JAKARTA, HOTTOPIC – Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dinilai mengalami perubahan dari yang sebelumnya sudah kuat menjadi semakin kuat.
Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen hubungan luar negeri UIN Jakarta, Dr. Teguh Santosa, mengatakan penguatan dukungan tersebut terlihat dari sikap dan langkah diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Teguh dalam diskusi di RRI Pro3, Minggu (20/9/2026) malam. Menurutnya, seruan mengenai kemerdekaan Palestina yang kembali disampaikan Prabowo, termasuk saat melakukan lawatan ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, menunjukkan komitmen Indonesia terhadap Palestina.
Ia menilai langkah pemerintah saat ini tidak lagi sekadar menjadikan penderitaan rakyat Palestina akibat penindasan sebagai bahan pemberitaan atau pembicaraan diplomatik.
“Saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah dari kuat menjadi semakin kuat,” ujar Teguh.
Teguh menjelaskan, komitmen Indonesia terhadap Palestina sebenarnya telah mengakar sejak lama. Ia mencontohkan peristiwa pada awal 1990-an ketika pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat, menghadapi kesulitan finansial hingga terpaksa menutup sejumlah kedutaan besar Palestina di berbagai negara.
Saat itu, Presiden Soeharto meminta agar operasional kedutaan besar Palestina di Jakarta tidak sampai ditutup. Bantuan dan dukungan diberikan sehingga aktivitas diplomatik Palestina di Indonesia tetap berjalan.
Dalam perkembangan geopolitik saat ini, Teguh melihat ketegasan Indonesia juga tercermin dari keterlibatan aktif dalam upaya menghentikan kekerasan dan mendorong penyelesaian konflik melalui forum internasional.
Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui bidang pendidikan. Saat ini, lebih dari 100 anak muda Palestina tercatat menempuh pendidikan di Indonesia. Mayoritas belajar di Universitas Pertahanan, sementara lainnya tersebar di sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air.
Teguh juga menilai perubahan sikap sejumlah negara Barat, termasuk Inggris dan Prancis, terhadap solusi dua negara menjadi bagian dari dinamika diplomasi internasional.
Menurut dia, perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut tidak terlepas dari peran diplomasi Indonesia.
“Perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis dan Inggris, itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka,” jelasnya.
Dalam penyelesaian konflik Palestina, Teguh menegaskan Indonesia tetap menggunakan jalur multilateralisme melalui hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia juga menjelaskan mengenai peran Board of Peace yang sempat menjadi perdebatan. Menurut Teguh, Board of Peace bukan instrumen yang dibentuk sepihak oleh Donald Trump, melainkan produk resolusi Dewan Keamanan PBB.
Mekanisme dalam platform tersebut, kata dia, mencakup sejumlah usulan, termasuk penarikan tentara Israel dari wilayah Gaza dan pembentukan pemerintahan transisi yang bersifat teknokratik serta nonpolitik.
“Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB, jadi bukan produk Donald Trump,” tegasnya.
Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga bergabung dalam inisiatif tersebut, termasuk negara-negara Timur Tengah hingga Vietnam.
Menurut Teguh, keterlibatan dalam forum internasional tidak hanya berkaitan dengan upaya perdamaian. Forum tersebut juga dapat membuka peluang kerja sama ekonomi dan memperluas pasar bagi produk nasional.
Teguh mengatakan keaktifan politik luar negeri Indonesia dilandasi oleh utang sejarah dan amanat konstitusi untuk ikut menciptakan ketertiban dunia. Pada saat yang sama, keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memulihkan pengaruh diplomatiknya di panggung internasional.
Melalui lawatan luar negeri Presiden Prabowo ke berbagai negara, Indonesia dinilai sedang membangun kembali kepercayaan dan kapasitasnya di mata dunia internasional. Kepercayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong kepentingan nasional di sektor ekonomi sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia.
Selama ini, Indonesia kerap disebut sebagai “perantara yang jujur” atau honest broker dalam proses perdamaian dunia. Namun, Teguh menilai paradigma Indonesia yang hanya berperan sebagai mediator kemudian meninggalkan proses tersebut perlu dievaluasi.
Menurut dia, kebutuhan domestik untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas industri membuat Indonesia perlu memastikan keterlibatan aktif dalam diplomasi internasional juga menghasilkan manfaat ekonomi.
Dengan diplomasi yang proaktif, konsisten, dan berlandaskan konstitusi, Indonesia diharapkan tidak hanya dapat mengawal isu kemerdekaan Palestina, tetapi juga memperkuat posisi geopolitik dan geoekonomi di tingkat global.
Jurnalis: JMSI Network
Editor: Basuki