Mataram, HOTTOPIC – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meminta pemutakhiran data secara menyeluruh hingga tingkat desa untuk memvalidasi sekitar 70 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya. Pendataan diperlukan untuk mengetahui identitas, kondisi keluarga, dan penyebab setiap anak tidak mengakses pendidikan formal.
“Kita perlu mengetahui kondisi riil di lapangan. Saat ini kita belum memiliki profil ATS secara utuh. Siapa saja mereka dan mengapa masuk kategori ATS, ini harus kita ketahui,” ucap Gubernur Iqbal pada Rakor Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Pencegahan dan Penanganan ATS di Mataram, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan tersebut dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, pemerintah kabupaten/kota, dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB.
Iqbal mengatakan, berdasarkan data sementara, jumlah ATS di NTB berada di kisaran 70 ribu anak. Angka itu masih perlu diverifikasi untuk memastikan kondisi riil serta menghindari kesalahan identifikasi dan penghitungan.
Menurut dia, penanganan ATS tidak cukup hanya dengan menyediakan akses pendidikan atau menjalankan program intervensi secara umum. Pemerintah perlu memahami persoalan setiap anak secara spesifik, termasuk identitas, latar belakang keluarga, serta faktor yang menyebabkan mereka putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
Karena itu, Iqbal mendorong uji coba pemutakhiran data berbasis wilayah sasaran di desa-desa Program Desa Berdaya. Posyandu keluarga juga didorong menjadi salah satu simpul pengumpulan dan pemutakhiran data pendidikan agar identifikasi anak tidak sekolah dapat dilakukan lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka.
“Memperbaiki data saja akan dapat mengeluarkan kita dari zona merah. Dengan data yang benar, kita akan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa menentukan langkah penanganannya,” ucap Gubernur Iqbal.
Iqbal menegaskan penanganan ATS merupakan tanggung jawab bersama. Pemprov NTB memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berhadapan langsung dengan masyarakat, serta melibatkan Kemenag untuk menjangkau lembaga pendidikan di bawah kewenangan instansi vertikal tersebut.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan berbagai program ekonomi tidak akan memberikan hasil optimal apabila kualitas sumber daya manusia belum diperkuat melalui pendidikan.
“Kalau kita mau melompat dalam pembangunan, tidak ada jalan lain selain pendidikan. Apapun visi kabupaten/kota, selama pendidikan belum kita perbaiki, akan sulit bagi daerah untuk menggeliat dalam pembangunan,” kata Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis