LOMBOK TIMUR, HOTTOPIC – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan penerapan sistem grading atau penilaian ketat terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia mulai 11 November 2026.
Langkah strategis ini diambil guna memastikan standar keamanan pangan, higienitas, serta efektivitas distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran dan profesional di seluruh wilayah.
Pada tahap awal, proses penilaian akan difokuskan pada dapur SPPG di Pulau Jawa yang melayani minimal 2.500 penerima manfaat. Penilaian dilakukan langsung oleh BGN pusat melalui mekanisme on-site monitoring untuk mengevaluasi sarana dan prasarana dapur, di mana kapasitas fisik dapur akan menjadi penentu utama dalam menetapkan jumlah porsi layanan yang dapat diproduksi.
Kepala BGN menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar evaluasi administratif, melainkan instrumen berbasis data riil untuk mencegah over-kapasitas yang berisiko menurunkan kualitas makanan.
Dapur dengan fasilitas terbatas akan disesuaikan jumlah penerima manfaatnya secara proporsional guna menjamin setiap porsi yang disalurkan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
Menanggapi kebijakan tersebut, pemerhati masyarakat desa, Bung Mawenk, menyatakan dukungannya terhadap upaya standardisasi mutu pangan nasional. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam pelaksanaan di lapangan.
“Kami pada prinsipnya mendukung penuh upaya standarisasi mutu pangan yang dicanangkan Badan Gizi Nasional. Namun, kebijakan grading ini harus dibarengi dengan kejelasan acuan yang objektif dan realistis. Jangan sampai penyesuaian kapasitas pelayanan dilakukan sepihak tanpa melihat kesiapan rantai pasok atau dukungan logistik di daerah,” ujar Bung Mawenk saat dimintai keterangan, Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan, standar keamanan pangan memang krusial, namun kepastian operasional bagi pengelola dapur di garis depan harus tetap menjadi prioritas agar tidak mengganggu kesinambungan distribusi harian kepada para penerima manfaat.
BGN sendiri optimis bahwa melalui sistem evaluasi yang terukur ini, penyelenggaraan program MBG ke depan akan berjalan lebih akuntabel dan berkelanjutan.
Penulis : Bung Mawenk / Pemerhati Masyarakat Desa – Lokasi : (Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur)