Mataram, HOTTOPIC – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai membenahi data pabrik rokok untuk mengetahui kondisi riil industri hasil tembakau, mulai dari jumlah usaha, kapasitas produksi hingga tenaga kerja.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB Lalu Wiranata mengatakan, data yang valid menjadi kebutuhan mendasar untuk menentukan arah kebijakan dan program pengembangan industri hasil tembakau.
“Tanpa dukungan data yang memadai, berbagai program pembinaan berisiko tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil industri di lapangan,” ujar dia di Mataram, Kamis (12/11/2026).
Wiranata mengakui keterbatasan data yang akurat dan terintegrasi menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program pengembangan pabrik rokok. Akibatnya, pemerintah belum memiliki gambaran menyeluruh mengenai kondisi industri maupun tenaga kerja yang terlibat.
Pendataan Disperindag NTB tidak hanya mencakup keberadaan perusahaan, tetapi juga jumlah unit usaha, kapasitas produksi, tenaga kerja, serta kondisi dan kebutuhan pengembangan industri.
Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi industri yang membutuhkan pembinaan, peningkatan kapasitas produksi, pelatihan tenaga kerja, fasilitasi perizinan dan standardisasi, hingga penyediaan sarana dan prasarana industri.
“Data pekerja yang berada di pabrik rokok, khususnya yang terlibat dalam proses pengolahan tembakau juga sangat penting. Data tersebut diperlukan sebagai dasar dalam merancang program perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja, termasuk kemungkinan fasilitasi jaminan atau asuransi bagi para pekerja,” kata Wiranata.
Ia menambahkan, data industri hasil tembakau berperan strategis dalam perumusan kebijakan, penentuan program dan anggaran, serta evaluasi pembangunan industri dari tahun ke tahun. Data yang valid juga dapat membantu pemerintah menentukan kebutuhan pembinaan, peningkatan kapasitas produksi, pelatihan tenaga kerja, fasilitasi perizinan dan standardisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana industri.
Pendataan itu juga menjadi instrumen penting untuk mendukung perencanaan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
“Dengan basis data yang kuat, program yang dibiayai melalui alokasi DBH CHT diharapkan dapat dirancang lebih terarah sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku industri hasil tembakau,” ujar Wiranata.
Berdasarkan data NTB Satu Data yang dikelola Pemprov NTB, produksi tembakau rakyat di Nusa Tenggara Barat pada 2025 mencapai 21.213 ton dengan luas panen 14.247 hektare.
Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan produksi tembakau terbanyak, yakni 15.863 ton. Berikutnya Kabupaten Dompu dengan 2.810 ton dan Kabupaten Lombok Barat sebanyak 1.040 ton.
Kota Mataram menjadi satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Barat yang tidak memiliki lahan perkebunan tembakau dan tidak menghasilkan tembakau.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis