Mataram, HOTTOPIC – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengejar pemenuhan sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk 29 rumah potong hewan (RPH) yang belum memiliki kedua standar tersebut.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Muhamad Riadi mengatakan, dari total 40 RPH di NTB, baru 11 yang memiliki sertifikasi halal dan NKV.
“Sesuai Permentan Nomor 34 Tahun 2025 seluruh rumah potong hewan wajib memiliki NKV sebagai jaminan keamanan dan kelayakan produk,” ujarnya di Mataram, Sabtu (14/11/2026).
Riadi memaparkan, 40 RPH tersebut terdiri atas 32 RPH ruminansia milik pemerintah daerah, enam RPH unggas yang terdiri atas satu milik pemerintah daerah dan lima milik swasta, serta dua RPH babi yang masing-masing dimiliki pemerintah daerah dan swasta.
RPH yang telah memiliki sertifikasi NKV dan halal terdiri atas enam RPH ruminansia milik pemerintah daerah, satu RPH unggas milik pemerintah daerah, serta empat RPH unggas milik swasta.
Upaya pemenuhan sertifikasi halal dan NKV masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya keterbatasan fasilitas fisik yang higienis, pemisahan area bersih dan kotor yang belum optimal, serta belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai.
Keterbatasan sumber daya manusia, seperti dokter hewan penyelia, petugas kesehatan masyarakat veteriner, dan juru sembelih halal bersertifikat kompetensi, juga menjadi hambatan.
Selain itu, terdapat kendala kelengkapan legalitas perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten/kota untuk renovasi dan pemeliharaan RPH, serta belum jelasnya status pengelolaan sejumlah fasilitas RPH.
Riadi berharap pemerintah kabupaten/kota mendapat dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pertanian untuk merenovasi RPH dan rumah potong hewan unggas agar fasilitas tersebut dapat memperoleh sertifikat NKV dan sertifikat halal.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis