Lombok Utara, HOTTOPIC – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyiapkan langkah darurat untuk mengatasi gangguan suplai air bersih di kawasan Gili Trawangan dan sekitarnya. Upaya ini dilakukan guna memulihkan kebutuhan dasar masyarakat serta memastikan keberlangsungan sektor pariwisata yang terdampak akibat penghentian jaringan air.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan bahwa pemerintah sedang berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan regulasi dan hukum yang melatarbelakangi krisis air tersebut.
“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup (LH) untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” ujar Iqbal di sela kunjungan ke Gili Meno, Minggu (6/9/2026).
Iqbal menyebut persoalan suplai air di kawasan tersebut cukup kompleks karena bersinggungan dengan aspek lingkungan dan proses hukum yang ketat. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk mencari jalan keluar terbaik agar kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas wisata tidak terabaikan.
Pemprov NTB saat ini telah meminta ruang diskresi agar suplai air melalui jaringan eksisting dapat kembali beroperasi untuk sementara waktu. Opsi ini diprioritaskan sebagai solusi transisi sambil menunggu proses hukum dan regulasi diselesaikan sesuai ketentuan.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, telah menyatakan komitmennya untuk membantu mencarikan solusi. Pemprov NTB akan memformalkan langkah ini melalui koordinasi dan surat resmi antar-lembaga dalam waktu dekat.
“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” tegas Iqbal.
Pemerintah menargetkan jaringan air bersih dapat kembali beroperasi dalam satu hingga dua hari ke depan sebagai langkah awal penanganan. Sembari menunggu perbaikan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara melakukan distribusi air bersih (dropping) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan.
Menanggapi situasi yang terjadi, Gubernur menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang terdampak atas kendala yang muncul.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” ucapnya.
Sebagai kesimpulan, Gubernur menekankan bahwa mengalirkan kembali jaringan air yang tersedia adalah solusi jangka pendek paling realistis untuk mengatasi kedaruratan. Namun, ke depan, pemerintah tetap berkomitmen membangun sistem yang permanen dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, pelestarian lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Bagi NTB, memastikan air kembali mengalir bukan hanya soal menjaga aktivitas pariwisata, tetapi terutama memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Solusi jangka pendek harus segera berjalan, sementara penyelesaian permanen harus dibangun di atas kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat,” tutup Iqbal.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis