Mataram, HOTTOPIC – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tarif Usaha Jasa Akomodasi. Kebijakan ini diambil karena aturan tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada gelaran MotoGP tahun ini.
Keputusan pencabutan regulasi ini diambil setelah melalui proses evaluasi mendalam bersama para pelaku industri pariwisata, yang menyepakati bahwa aturan pembatasan tarif tersebut sudah tidak lagi dibutuhkan dalam kondisi pasar saat ini.
“Ya, Pergub itu sudah kita evaluasi bersama dengan pelaku wisata juga sehingga kita sampai pada kesimpulan (Pergub) sudah tidak diperlukan lagi,” ujarnya pada wartawan usai memimpin Rapat Koordinasi Persiapan MotoGP di Mataram, Senin (14/9/2026).
Pergub tersebut awalnya dirancang untuk memberikan ruang bagi pelaku perhotelan agar dapat menaikkan harga akomodasi karena ajang internasional seperti MotoGP awalnya hanya diselenggarakan sekali dalam setahun. Namun, kondisi pariwisata di Mandalika kini telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan berskala besar yang diadakan hampir setiap pekan.
“Sekarang setiap minggu ada kegiatan di Mandalika dan tingkat hunian di kawasan itu sudah tinggi sekali rata-rata per tahun-nya, kalau di pisahkan dari Mataram justru yang mengalami penurunan. Tapi di resort-resort sangat tinggi, sehingga Pergub itu tidak diperlukan lagi,” ungkapnya.
Melalui kebijakan baru ini, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi alasan bagi para pelaku usaha perhotelan untuk menaikkan tarif kamar dengan semena-mena, karena kesepakatan bersama telah dicapai demi menjaga citra pariwisata daerah.
“Jadi, itu alasan kita mencabut Pergub tersebut dan pencabutan itu juga sudah kita sepakati bersama dengan para pelaku pariwisata,” tegas Iqbal.
Pascapencabutan aturan tersebut, penentuan tarif penginapan sepenuhnya akan diserahkan pada dinamika pasar bebas. Kendati demikian, pemerintah daerah melihat tantangan lain yang lebih mendesak untuk ditertibkan ke depan, khususnya mengenai tata niaga tiket penonton yang sering kali dimonopoli dan dijual kembali oleh pihak ketiga.
“Yang perlu kita atur itu soal tiket yang lebih banyak dijual oleh pihak ketiga, bukan langsung hotel yang menjual ini yang perlu kita atur bersama nanti seusai MotoGP kita akan bahas bersama,” katanya.
Pelaku industri perhotelan menyambut baik langkah taktis pemerintah ini, mengingat kondisi ekosistem pariwisata di NTB kini telah stabil dan harga akomodasi telah menyesuaikan diri secara sehat tanpa perlu intervensi regulasi batas tarif lagi.
“Karena yang sekarang sudah berjalan sudah bagus ya, jadi Pergub itu tidak perlu lagi,” ujarnya.
Pihak asosiasi perhotelan mengakui bahwa pada masa-masa awal penyelenggaraan MotoGP, Pergub tersebut sangat efektif untuk meredam lonjakan harga kamar hotel yang sempat tidak terkendali. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin matangnya ekosistem pariwisata di NTB, fluktuasi harga tersebut kini telah kembali normal secara alamiah.
“Jadi, sekarang semua sudah normal dan harga diserahkan kepada mekanisme pasar,” katanya.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis