Mataram, HOTTOPIC – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 3,4 juta liter untuk mengatasi krisis air akibat bencana kekeringan yang meluas di wilayah tersebut.
Penyaluran air bersih ini dilakukan secara berkala demi menjamin kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrem di NTB terpenuhi secara merata setiap minggunya.
“Total suplai air bersih yang sudah didistribusikan oleh BPBD kabupaten/kota sebanyak 3,4 juta liter lebih. Ini akan terus kita bagikan setiap minggu kepada warga yang terdampak bencana kekeringan,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, di Mataram, Jumat (18/9/2026).
Bencana kekeringan dilaporkan telah melanda hampir seluruh wilayah NTB. Berdasarkan data terbaru hingga 14 September 2026, sebanyak sembilan kabupaten/kota telah menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan, dengan tiga kabupaten di antaranya kini telah meningkatkan status menjadi Tanggap Darurat.
Kondisi kekeringan ini meluas hingga mencakup puluhan kecamatan dan ratusan desa, yang berdampak langsung pada ratusan ribu jiwa penduduk di berbagai wilayah kabupaten dan kota.
“Dampak sementara tercatat di 66 Kecamatan dan 227 desa/kelurahan dengan total 84.837 kepala keluarga atau 263.310 jiwa yang terdampak,” terang Sadimin.
Dampak kekeringan terluas berada di Lombok Timur dengan 33.910 KK, disusul Bima sebanyak 14.222 KK, dan Lombok Tengah mencapai 11.232 KK. Sementara itu, untuk distribusi air bersih terbesar dialokasikan di Sumbawa Barat sebesar 1,35 juta liter, Sumbawa sebanyak 640 ribu liter, dan Lombok Tengah sebesar 460 ribu liter. BPBD juga telah menyiapkan langkah antisipasi berupa penambahan alokasi distribusi sebanyak 100 tangki untuk wilayah Pulau Sumbawa dan 100 tangki untuk Pulau Lombok yang disalurkan sesuai permintaan di lapangan.
Pemerintah daerah memastikan bahwa cadangan pasokan air saat ini masih memadai untuk wilayah yang belum terjangkau, dan telah menyiapkan skema dana darurat jika terjadi situasi kritis yang mendesak.
“Pasokan saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan yang belum tercover. Untuk kasus emergensi, kita akan usulkan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT),” ujarnya.
Berdasarkan prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah NTB kini telah masuk dalam status awas. Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September, dengan curah hujan diproyeksikan berada di bawah normal hingga Desember 2026.
Meskipun beberapa wilayah mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan, kesiapsiagaan seluruh jajaran BPBD tetap ditingkatkan guna mengantisipasi penurunan kondisi yang lebih buruk.
“Meski mulai ada hujan di beberapa titik, kita minta BPBD provinsi dan kabupaten tetap siap siaga. Jika kondisi memburuk signifikan, akan kita lakukan rapat formal untuk penetapan status,” tegasnya.
Hingga saat ini, dua wilayah yang masih berstatus darurat adalah Kabupaten Bima dan Sumbawa. Pemerintah provinsi belum menaikkan status kebencanaan secara menyeluruh dan masih mengoptimalkan bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari kalangan pengusaha, sembari menunggu bantuan formal dari kementerian terkait.
Di sektor infrastruktur, penurunan muka air dilaporkan terjadi pada sejumlah embung dan bendungan (dam). BPBD terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk memantau penurunan volume air yang sangat krusial bagi sektor pertanian. Di sisi lain, kondisi di pulau-pulau kecil dinilai relatif lebih terkendali karena kemandirian masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan air.
Kemampuan adaptasi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dinilai cukup baik karena terbiasa dengan pola pemenuhan kebutuhan air secara mandiri selama musim kemarau.
“Mayoritas kalau pulau-pulau kecil membeli air dan cenderung lebih siap karena kebiasaan dan dampaknya relatif lebih terkendali,” katanya.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis