Depok, HOTTOPIC – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, mempercepat program Koperasi Merah Putih (KMP) meski pendirian gerainya masih menghadapi kendala lahan.
Wali Kota Depok Supian Suri di Depok, Kamis (29/10/2026), meminta pemerintah pusat memberikan kelonggaran aturan agar aset milik Pemkot yang belum bersertifikat dapat digunakan untuk mendukung operasional koperasi.
“Kami berharap adanya kelonggaran aturan terkait penggunaan aset Pemkot Depok yang belum bersertifikat agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung program Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Supian menjelaskan, persoalan lahan masih menjadi tantangan mendasar di Kota Depok. Dari sekitar 9.000 total aset milik Pemkot sejak berpisah dari Kabupaten Bogor, baru sekitar 1.500 aset yang resmi memiliki sertifikat.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemkot Depok terus bekerja sama dengan Kodim 0508/Depok dalam memetakan titik-titik lahan alternatif.
Di tengah kendala itu, Supian meminta seluruh pengurus koperasi dan jajaran kelurahan tetap bersemangat meski belum memiliki gerai fisik yang megah. Ia mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai solusi jangka pendek untuk meningkatkan penjualan produk.
“Di era digital seperti sekarang, penjualan secara online sudah dapat dilakukan tanpa harus menunggu tersedianya gerai fisik yang besar. Ini bisa jadi solusi konkret mengatasi keterbatasan ruang dan tempat usaha,” katanya.
Pemkot Depok juga telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk menopang keberlangsungan Koperasi Merah Putih sebagai bentuk komitmen terhadap program tersebut.
Selain itu, evaluasi berkala melalui rapat koordinasi bulanan akan rutin digelar untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan solusi bersama di lapangan.
Pewarta: M. Qori’
Editor: Saiful Muhlis