JAKARTA, HOTTOPIC – Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menguat.
Fraksi PDIP dan PKB sama-sama mempertimbangkan mekanisme tersebut sebagai jalur konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian publik.
Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai HMP merupakan mekanisme paling rasional, efektif, dan efisien untuk menyikapi persoalan tersebut.
Meski demikian, PDIP belum akan mengajukan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 10 November 2026. Menurut Andreas, masih ada proses internal fraksi yang perlu diselesaikan sebelum mengambil langkah resmi.
“Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan komunikasi antaranggota Fraksi PDIP di DPR RI mengenai persoalan ijazah Gibran terus berlangsung. Namun, partainya masih akan melihat perkembangan dinamika dalam rapat paripurna.
Andreas juga menyoroti adanya dua putusan terkait persoalan ijazah Wakil Presiden, yakni dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti DPR dengan memperhatikan mekanisme konstitusional.
“Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul,” ujarnya.
Baca juga: DPR Buka Masa Sidang Besok, Dasco: Banyak Aspirasi Fraksi Ingin Bahas Pemakzulan Gibran
Sikap serupa disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin. Ia mengatakan partainya sedang mempertimbangkan dan memfinalisasi penggunaan HMP untuk merespons polemik ijazah Gibran.
Khozin menilai persoalan tersebut menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum. Menurutnya, kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional harus lebih diutamakan daripada kalkulasi politik.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” katanya.
Ia menegaskan, pertimbangan PKB menggunakan HMP bukan berarti partainya berpindah haluan, melainkan memilih jalur konstitusional yang dinilai tepat.
Khozin menjelaskan, hak angket dan HMP memiliki fungsi berbeda. Hak angket digunakan DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah, sedangkan HMP menjadi instrumen untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional.
“Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarki,” ujarnya.
Ia juga merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan tersebut, menurut Khozin, memberikan landasan prosedural bagi pengajuan HMP dengan materi dan bukti yang sah mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
“Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket,” katanya.
Khozin menambahkan, persoalan ijazah Gibran yang telah menjadi objek putusan MA dan MK berpotensi memunculkan perdebatan konstitusional terkait Pasal 7A ayat (1) UUD 1945 mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila tidak lagi memenuhi syarat.
Menurutnya, argumentasi DPR melalui HMP nantinya dapat diuji oleh MK apabila DPR mengajukan permohonan usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
“Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik selama masa reses terkait kemungkinan penggunaan HMP.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” kata Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Puan menyebut pimpinan DPR akan terus mendengarkan masukan dari berbagai fraksi, termasuk mengenai opsi mekanisme dan tata cara yang dapat ditempuh setelah masa sidang dibuka.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan banyak anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi mengenai persoalan Wakil Presiden Gibran melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan DPR.
Dasco menyampaikan hal tersebut saat DPR masih menjalani masa reses pada Senin, 9 November 2026. Ia mengatakan aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat dan anggota DPR tersebut akan ditindaklanjuti setelah masa sidang kembali dibuka.
“Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres,” kata Dasco.
(Yoga/HOTTOPIC)