DPR RI

RUU Perampasan Aset: DPR Perkuat Pengawasan APH untuk Cegah Abuse of Power

abuse of power, aparat penegak hukum, Badan Pemulihan Aset, DPR RI, Habiburokhman, Hukum Dan Kriminal, Komisi III DPR, News, penyalahgunaan wewenang, Politik, RUU Perampasan Aset

JAKARTA, HOTTOPIC – Potensi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power menjadi salah satu perhatian Komisi III DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH) akan diperkuat agar mekanisme perampasan aset tidak digunakan untuk kepentingan tertentu. Kekhawatiran mengenai penyalahgunaan kewenangan tersebut menjadi

RUU Perampasan Aset: DPR Perkuat Pengawasan APH untuk Cegah Abuse of Power Read More »

Dasco: Ambang Batas Parlemen 5 Persen Belum Diputuskan Ketum Parpol

ambang batas parlemen, DPR RI, Highlight, News, parliamentary threshold, Politik, PT 5 persen, revisi UU Pemilu, RUU Pemilu, Sufmi Dasco Ahmad

JAKARTA, HOTTOPIC – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan para ketua umum partai politik belum memutuskan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 5 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Menurut Dasco, pertemuan para ketua umum partai politik terkait revisi UU Pemilu masih sebatas tukar pemikiran atau brainstorming. Pembahasan

Dasco: Ambang Batas Parlemen 5 Persen Belum Diputuskan Ketum Parpol Read More »

Kades Minta Perpanjangan Masa Jabatan, DPR Akan Bahas dengan Pemerintah

DPR RI, JAKARTA, Kepala Desa, News, Pemerintahan, pilkades, Politik, Sufmi Dasco Ahmad

JAKARTA, HOTTOPIC – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah melalui kementerian serta lembaga terkait guna membahas usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) yang diajukan oleh Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ). Rabu, 09/09/2026. Para kepala desa yang menjabat saat ini diketahui

Kades Minta Perpanjangan Masa Jabatan, DPR Akan Bahas dengan Pemerintah Read More »

Habiburokhman Wanti-Wanti RUU Perampasan Aset: Jangan Sampai Jadi Alat Kekuasaan

abuse of power, alat kekuasaan, DPR RI, Habiburokhman, Komisi III DPR, News, Penegakan Hukum, penyalahgunaan kekuasaan, Politik, RUU Perampasan Aset

JAKARTA, HOTTOPIC – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan agar kewenangan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak menjadi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, pengaturan mengenai perampasan aset harus disusun secara hati-hati, terutama karena kewenangan yang luas perlu diimbangi mekanisme pengawasan dan perlindungan yang memadai. Habiburokhman juga menyoroti integritas aparat penegak hukum di

Habiburokhman Wanti-Wanti RUU Perampasan Aset: Jangan Sampai Jadi Alat Kekuasaan Read More »

Tidak Hanya 13 Kriteria, Judi Online Berpeluang Masuk Sasaran RUU Perampasan Aset

Abdullah, DPR RI, Hukum Dan Kriminal, Judi Online, judol, Komisi III DPR, News, pemberantasan judi online, Politik, RUU Perampasan Aset, sasaran perampasan aset

JAKARTA, HOTTOPIC – Judi online (judol) berpeluang masuk dalam cakupan tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset. Komisi III DPR RI masih membuka ruang untuk mengkaji masuknya judol dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan persoalan tersebut akan didalami bersama pihak-pihak terkait, termasuk mengenai urgensi dan relevansinya untuk dimasukkan

Tidak Hanya 13 Kriteria, Judi Online Berpeluang Masuk Sasaran RUU Perampasan Aset Read More »

Rieke Soroti NCB dalam RUU Perampasan Aset: Kejar Harta Hasil Kejahatan, Lindungi Hak Warga

aset hasil kejahatan, DPR RI, Komisi XIII DPR, NCB, News, non-conviction based, perampasan aset, Politik, Rieke Diah Pitaloka, RUU Perampasan Aset

JAKARTA, HOTTOPIC – Upaya negara mengejar aset hasil kejahatan melalui mekanisme non-conviction based (NCB) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat perhatian Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Rieke menilai mekanisme NCB, yang memungkinkan perampasan aset melalui gugatan perdata tanpa terlebih dahulu menunggu putusan pidana terhadap pelaku, diperlukan untuk menutup celah hukum. Terutama

Rieke Soroti NCB dalam RUU Perampasan Aset: Kejar Harta Hasil Kejahatan, Lindungi Hak Warga Read More »

DPR Buka Ruang untuk AMPB Beri Masukan RUU Perampasan Aset Lewat RDPU

AMPB, demo DPR, demo hari ini, DPR RI, Komisi III DPR, News, pengesahan RUU Perampasan Aset, Politik, RDPU, RUU Perampasan Aset, Sufmi Dasco Ahmad

JAKARTA, HOTTOPIC – DPR RI membuka ruang bagi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) untuk menyampaikan masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi III DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Komisi III masih memiliki agenda untuk mendengarkan pandangan dan aspirasi publik dalam proses pembahasan

DPR Buka Ruang untuk AMPB Beri Masukan RUU Perampasan Aset Lewat RDPU Read More »

Pimpinan DPR Teken Komitmen RUU Perampasan Aset, Siap Mundur Jika Tak Disahkan 15 Desember

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, demo hari ini, demo Jakarta, DPR RI, Highlight, News, pengesahan RUU Perampasan Aset, Pimpinan DPR, Politik, RUU Perampasan Aset, Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad

JAKARTA, HOTTOPIC – Pimpinan DPR RI menandatangani komitmen untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Dalam kesepakatan tersebut, pimpinan DPR juga menyatakan siap bertanggung jawab jika target pengesahan tidak tercapai. Komitmen itu disampaikan saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa menerima audiensi perwakilan

Pimpinan DPR Teken Komitmen RUU Perampasan Aset, Siap Mundur Jika Tak Disahkan 15 Desember Read More »

DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan Paling Lambat 15 Desember 2026

AMPB, DPR RI, Habiburokhman, Komisi III DPR, News, Politik, Rapat Paripurna DPR, RUU Perampasan Aset, Sufmi Dasco Ahmad

JAKARTA, HOTTOPIC – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset akan disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026. Kepastian itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan komitmen tersebut setelah Ketua

DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan Paling Lambat 15 Desember 2026 Read More »

AMPB Tuntut Pimpinan DPR Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember 2026

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, Botok, demo AMPB, demo hari ini, demo Jakarta, DPR RI, News, pengesahan RUU Perampasan Aset, Pimpinan DPR, Politik, RUU Perampasan Aset

JAKARTA, HOTTOPIC – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menuntut pimpinan DPR RI untuk mundur dari jabatan apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Tuntutan tersebut disampaikan AMPB saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Audiensi berlangsung di tengah aksi demonstrasi yang mendesak percepatan

AMPB Tuntut Pimpinan DPR Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember 2026 Read More »