JAKARTA, HOTTOPIC – Anggota DPRD DKI Jakarta Jupiter mengusulkan kenaikan denda bagi operator atau pengelola parkir ilegal hingga 10 kali lipat, dari sekitar Rp50 juta menjadi maksimal Rp500 juta.
Usulan tersebut ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pengelola parkir tanpa izin sekaligus mencegah praktik parkir ilegal terus berulang di Jakarta.
Jupiter mengatakan, sanksi denda sekitar Rp50 juta yang selama ini dikenakan kepada sejumlah pengelola parkir bermasalah belum cukup kuat untuk mengubah tata kelola perparkiran.
“Kalau dendanya hanya Rp50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp500 juta,” kata mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta tersebut dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu, sanksi yang terlalu rendah dapat membuat pelanggar menganggap denda sebagai konsekuensi biasa yang masih bisa ditanggung tanpa harus menghentikan praktik pengelolaan parkir ilegal.
Karena itu, peningkatan denda diperlukan agar operator parkir lebih patuh terhadap ketentuan perizinan dan aturan yang berlaku.
Jupiter juga mencontohkan Singapura yang menerapkan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran ketertiban di ruang publik.
Menurutnya, pendekatan penegakan aturan di negara tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Jakarta dalam memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran perparkiran.
Dia menegaskan, pembenahan tata kelola perparkiran di Ibu Kota tidak cukup hanya mengandalkan operasi penertiban di lapangan.
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga perlu memastikan seluruh temuan dan rekomendasi Pansus Tata Kelola Perparkiran ditindaklanjuti agar pembenahan berjalan secara menyeluruh.
(Arif/HOTTOPIC)