Bima, HOTTOPIC – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menahan seorang tersangka yang diduga merambah kawasan Hutan Kota Donggomasa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan modus pembakaran.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Kemenhut, Aswin Bangun, menyatakan pembakaran hutan untuk membuka lahan merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti.
“Dalam perkara ini, penyidik menemukan bukti yang menghubungkan tersangka dengan pembakaran dan pembukaan kawasan hutan untuk kepentingan pertanian. Pengungkapan berawal dari laporan KPH yang segera kami tindaklanjuti bersama kepolisian hingga penetapan tersangka dan penahanan,” kata Aswin, Sabtu (14/11/2026)
Perambahan Diduga Berlangsung Sejak Mei 2026
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka berinisial UM diduga membakar kawasan hutan untuk membuka lahan pertanian seluas 1,70 hektare. Aktivitas perambahan itu diduga telah berlangsung sejak Mei 2026.
Pengungkapan perkara bermula dari laporan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VIII Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mengenai aktivitas perambahan dan kebakaran di kawasan Hutan Kota Donggomasa.
Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra bersama Polres Bima Kota dan KPH Wilayah VIII menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lokasi pada Sabtu (7/11). Saat olah tempat kejadian perkara, petugas mendapati UM sedang membersihkan dan mengerjakan lahan setelah terjadi kebakaran hutan.
Petugas mengamankan dua unit gergaji mesin, dua unit mesin pemotong rumput, satu batang gergaji mesin cadangan, dan dua bilah parang. Di lokasi, petugas juga menemukan pondok kerja yang digunakan untuk menyimpan peralatan dan beristirahat.
Setelah pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menjadi dasar penetapan UM sebagai tersangka.
Kemenhut Telusuri Indikasi Pembakaran
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyebut pembakaran dalam sejumlah perkara yang ditangani kementerian berkaitan dengan upaya membuka dan menguasai kawasan hutan untuk pemanfaatan lahan secara ilegal.
“Setiap kejadian kebakaran yang mengindikasikan tindak pidana harus ditelusuri hingga jelas siapa pelakunya, apa tujuannya, dan siapa yang memperoleh manfaat. Kami tidak ingin kawasan hutan terus kehilangan tutupannya akibat praktik pembakaran yang kemudian diikuti penguasaan lahan secara ilegal,” kata Januanto.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak membuka kawasan hutan tanpa hak, terutama dengan menggunakan api. Masyarakat juga diminta segera melaporkan indikasi perambahan dan kebakaran kepada aparat berwenang.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis