Pemprov NTB Perketat Aturan Hibah dan Pokir DPRD dalam APBD-P 2026
Mataram, HOTTOPIC – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menginstruksikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat tata kelola penganggaran daerah. Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Halik, menjelaskan bahwa instruksi tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata
Pemprov NTB Perketat Aturan Hibah dan Pokir DPRD dalam APBD-P 2026 Read More »