Jakarta, HOTTOPIC – Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) V Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta menutup sementara lapangan futsal di Rusun Flamboyan, RW 10, Cengkareng. Penutupan dilakukan menyusul dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pengguna fasilitas olahraga tersebut.
Selama penutupan, lapangan futsal hanya diperuntukkan bagi penghuni Rusun Flamboyan dan tidak dibuka untuk masyarakat umum.
Kepala UPRS V Dinas PRKP DKI Jakarta, Muhammad Ali, mengatakan keputusan penutupan itu telah disampaikan langsung kepada penanggung jawab lokasi (Penjalok) Rusun Flamboyan pada Senin (9/11/2026).
“Hari ini saya beri perintah langsung kepada Penanggung jawab lokasi (Penjalok) untuk sementara lapangan futsal Flamboyan ditutup untuk umum. Penggunaannya khusus hanya untuk penghuni Rusunawa Flamboyan,” ujarnya.
UPRS V Dalami Dugaan Pungutan
Ali menjelaskan, pihaknya telah memberikan teguran lisan kepada aparatur sipil negara (ASN) berinisial BD yang diduga terlibat dalam praktik pungutan tersebut. UPRS V masih mendalami sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan.
Ia menegaskan, penggunaan fasilitas rusun tidak dipungut biaya di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024.
“Kami sudah memberikan teguran lisan kepada ASN dan sedang mendalami sejauh mana keterlibatannya dalam dugaan adanya pungutan sebagaimana diberitakan. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan akan melakukan perbaikan,” jelasnya.
Lapangan Dibangun dari Program CSR
Ali menerangkan, lapangan futsal tersebut awalnya dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan diperuntukkan bagi penghuni rusun tanpa dikenakan tarif.
Dalam perkembangannya, warga dari luar rusun juga meminta izin menggunakan fasilitas itu. Petugas lapangan bersama pengurus RT yang saat itu menjabat menerima uang secara sukarela sebesar Rp20 ribu hingga Rp50 ribu dari peminjaman lapangan.
Menurut Ali, uang tersebut digunakan untuk memperbaiki jaring yang rusak dan memenuhi kebutuhan pengelolaan lapangan. Setelah pengurus RT tidak lagi menjabat, pengelolaan uang itu beralih kepada Penjalok.
UPRS V saat ini berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membahas kemungkinan dukungan pemeliharaan fasilitas olahraga tersebut.
“Kami sedang melakukan koordinasi dengan dinas olahraga, apakah ikut melakukan perawatan pada fasilitas tersebut,” imbuhnya.
Pewarta: M. Qori’
Editor: Saiful Muhlis