JAKARTA, HOTTOPIC – Mahalnya kebutuhan pokok menjadi persoalan yang paling banyak dirasakan masyarakat. Survei nasional Arus Survei Indonesia (ASI) menunjukkan 35,7 persen responden menempatkan persoalan tersebut sebagai masalah utama yang mereka hadapi.
Dua persoalan ekonomi lainnya menyusul. Sebanyak 20,4 persen responden menyebut sulit mencari lapangan kerja, sedangkan 20,1 persen menganggap kemiskinan sebagai persoalan utama.
Temuan itu disampaikan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, dalam pemaparan hasil survei bertajuk “Evaluasi Kinerja & Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Sofyan Hotel Cut Meutia, Menteng, Jakarta, Ahad, 6 September 2026.
“Kalau kita lihat persoalan paling pokok yang dihadapi masyarakat, yang pertama adalah harga kebutuhan pokok mahal dengan angka 35,7 persen. Kemudian susah mencari lapangan kerja sebesar 20,4 persen, dan kemiskinan sebesar 20,1 persen,” ujar Ali.
Harga Kebutuhan Pokok di Posisi Teratas
Harga kebutuhan pokok menjadi satu-satunya persoalan dalam tiga besar yang angkanya menembus 30 persen. Persentasenya terpaut 15,3 poin dari masalah sulit mencari lapangan kerja.
Sementara selisih antara sulit mencari pekerjaan dan kemiskinan hanya 0,3 poin persentase. Sebanyak 3,2 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.
Menurut Ali, dominannya persoalan ekonomi menunjukkan bahwa isu yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masih menjadi perhatian masyarakat.
“Kalau kita melihat tiga persoalan ini, semuanya berkaitan dengan persoalan ekonomi masyarakat. Artinya, isu daya beli, pekerjaan, dan kesejahteraan masih menjadi perhatian yang cukup besar di tengah masyarakat,” kata dia.
Harga kebutuhan pokok berkaitan langsung dengan daya beli rumah tangga. Sementara kesempatan memperoleh pekerjaan berhubungan dengan pendapatan dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan. Kemiskinan menjadi persoalan yang melengkapi gambaran tersebut.
Pemerintah Perlu Menjawab Persoalan Konkret
Ali mengatakan hasil survei tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.
Menurut dia, persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintah.
“Ini tentu menjadi catatan bagi pemerintah. Ketika masyarakat masih menempatkan harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, dan kemiskinan sebagai persoalan utama, maka kebijakan pemerintah perlu semakin diarahkan pada persoalan-persoalan yang konkret dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ali.
Ali menilai kebijakan ekonomi tidak cukup hanya menunjukkan capaian pada indikator makro. Pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut memberi dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi sesuatu yang dirasakan masyarakat. Kalau harga kebutuhan pokok bisa lebih terkendali, kesempatan kerja semakin terbuka, dan angka kemiskinan bisa ditekan, tentu itu akan memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat,” katanya.
Metodologi Survei
Survei ASI merupakan bagian dari riset “Evaluasi Kinerja & Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran”. Pengumpulan data dilakukan pada 23–29 Juli 2026 di 38 provinsi.
Survei menggunakan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden. Penarikan sampel dilakukan dengan metode Multistage Random Sampling. Survei memiliki margin of error (MoE) ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Jurnalis: HOTTOPICnews Network
Editor; Basuki