JAKARTA, HOTTOPIC – Komisi III DPR RI membuka wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur tindak pidana penyadapan ilegal. Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat menerbitkan aturan tersebut jika situasinya mendesak.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, wacana itu muncul menyusul kasus penyadapan ilegal yang diungkap Polri. Menurutnya, kejahatan tersebut tergolong ekstrem karena target penyadapan merupakan kepala negara.
“Bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menilai penyadapan terhadap kepala negara merupakan bentuk insubordinasi yang luar biasa. Bahkan, jika tindakan tersebut dijerat menggunakan pasal makar, menurutnya, hal itu belum cukup menggambarkan tingkat keseriusan kejahatan tersebut.
Habiburokhman membandingkan kasus tersebut dengan skandal Watergate di Amerika Serikat yang juga berkaitan dengan penyadapan. Namun, dia menilai penyadapan dalam kasus di Indonesia memiliki tingkat keseriusan berbeda karena menyasar kepala negara.
“Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap,” ujarnya.
Habiburokhman bahkan menyebut kasus penyadapan ilegal tersebut sebagai skandal paling serius yang pernah terjadi di Indonesia. Ia menilai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara spesifik tindak pidana ekstrem seperti itu.
Ia khawatir pelaku kejahatan penyadapan ilegal justru dapat lolos dari jerat hukum apabila aturan yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh perbuatan dan peran pelaku.
“Jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya,” tandasnya.
Menurut Habiburokhman, penerbitan Perppu untuk mengatur tindak pidana penyadapan ilegal merupakan langkah yang masuk akal dalam situasi mendesak. Dia mencontohkan penerbitan Perppu pada masa lalu setelah terjadinya bom Bali.
Meski demikian, usulan tersebut masih berupa wacana dari Komisi III DPR. Perkembangannya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (10/11/2026).
“Ini wacana dari kami, nanti kita lihat perkembangannya di rapat besok,” tuturnya.
(Yoga/HOTTOPIC)