Komisi III DPR

Susun Draf RUU Perampasan Aset, Komisi III DPR Serap Aspirasi Hampir 60 Pihak

DPR, Komisi III DPR, News, Pemberantasan Korupsi, pengawasan aparat, perampasan aset, Politik, Rikwanto, RUU Perampasan Aset

JAKARTA, HOTTOPIC – Komisi III DPR RI telah menghimpun aspirasi dari hampir 60 pihak dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Masukan tersebut berasal dari akademisi, pakar, mahasiswa, hingga pemerhati hukum. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengatakan berbagai aspirasi itu dihimpun melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan akan menjadi bahan penyusunan draf

Susun Draf RUU Perampasan Aset, Komisi III DPR Serap Aspirasi Hampir 60 Pihak Read More »

RUU Perampasan Aset: DPR Perkuat Pengawasan APH untuk Cegah Abuse of Power

abuse of power, aparat penegak hukum, Badan Pemulihan Aset, DPR RI, Habiburokhman, Hukum Dan Kriminal, Komisi III DPR, News, penyalahgunaan wewenang, Politik, RUU Perampasan Aset

JAKARTA, HOTTOPIC – Potensi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power menjadi salah satu perhatian Komisi III DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH) akan diperkuat agar mekanisme perampasan aset tidak digunakan untuk kepentingan tertentu. Kekhawatiran mengenai penyalahgunaan kewenangan tersebut menjadi

RUU Perampasan Aset: DPR Perkuat Pengawasan APH untuk Cegah Abuse of Power Read More »

Habiburokhman Wanti-Wanti RUU Perampasan Aset: Jangan Sampai Jadi Alat Kekuasaan

abuse of power, alat kekuasaan, DPR RI, Habiburokhman, Komisi III DPR, News, Penegakan Hukum, penyalahgunaan kekuasaan, Politik, RUU Perampasan Aset

JAKARTA, HOTTOPIC – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan agar kewenangan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak menjadi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, pengaturan mengenai perampasan aset harus disusun secara hati-hati, terutama karena kewenangan yang luas perlu diimbangi mekanisme pengawasan dan perlindungan yang memadai. Habiburokhman juga menyoroti integritas aparat penegak hukum di

Habiburokhman Wanti-Wanti RUU Perampasan Aset: Jangan Sampai Jadi Alat Kekuasaan Read More »

Tidak Hanya 13 Kriteria, Judi Online Berpeluang Masuk Sasaran RUU Perampasan Aset

Abdullah, DPR RI, Hukum Dan Kriminal, Judi Online, judol, Komisi III DPR, News, pemberantasan judi online, Politik, RUU Perampasan Aset, sasaran perampasan aset

JAKARTA, HOTTOPIC – Judi online (judol) berpeluang masuk dalam cakupan tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset. Komisi III DPR RI masih membuka ruang untuk mengkaji masuknya judol dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan persoalan tersebut akan didalami bersama pihak-pihak terkait, termasuk mengenai urgensi dan relevansinya untuk dimasukkan

Tidak Hanya 13 Kriteria, Judi Online Berpeluang Masuk Sasaran RUU Perampasan Aset Read More »

DPR Buka Ruang untuk AMPB Beri Masukan RUU Perampasan Aset Lewat RDPU

AMPB, demo DPR, demo hari ini, DPR RI, Komisi III DPR, News, pengesahan RUU Perampasan Aset, Politik, RDPU, RUU Perampasan Aset, Sufmi Dasco Ahmad

JAKARTA, HOTTOPIC – DPR RI membuka ruang bagi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) untuk menyampaikan masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi III DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Komisi III masih memiliki agenda untuk mendengarkan pandangan dan aspirasi publik dalam proses pembahasan

DPR Buka Ruang untuk AMPB Beri Masukan RUU Perampasan Aset Lewat RDPU Read More »

DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan Paling Lambat 15 Desember 2026

AMPB, DPR RI, Habiburokhman, Komisi III DPR, News, Politik, Rapat Paripurna DPR, RUU Perampasan Aset, Sufmi Dasco Ahmad

JAKARTA, HOTTOPIC – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset akan disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026. Kepastian itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan komitmen tersebut setelah Ketua

DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan Paling Lambat 15 Desember 2026 Read More »

RUU Perampasan Aset Dikebut, Komisi III DPR Targetkan Disahkan Sebelum Desember 2026

Habiburokhman, Highlight, Komisi III DPR, News, Pemberantasan Korupsi, pemulihan aset negara, Politik, Prolegnas Prioritas 2026, RUU Perampasan Aset

JAKARTA, HOTTOPIC – Komisi III DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dapat disahkan sebelum Desember 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU tersebut akan dilanjutkan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Komisi III akan memperbanyak Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai elemen masyarakat untuk

RUU Perampasan Aset Dikebut, Komisi III DPR Targetkan Disahkan Sebelum Desember 2026 Read More »

DPR RI Bantah Tolak RUU Perampasan Aset, Target Rampungkan Pembahasan Tahun Ini

DPR RI, Komisi III DPR, News, Pemberantasan Korupsi, Politik, Prolegnas Prioritas 2026, RUU Perampasan Aset

JAKARTA, HOTTOPIC – Pimpinan DPR RI menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana tetap berjalan dan ditargetkan rampung pada 2026. DPR juga membantah kabar yang beredar di media sosial yang menyebut lembaga legislatif menolak pembahasan RUU tersebut. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program

DPR RI Bantah Tolak RUU Perampasan Aset, Target Rampungkan Pembahasan Tahun Ini Read More »

Komisi III DPR Bentuk Tim Pengawas usai Jampidsus Febrie Mundur, Kawal Penyidikan Polri hingga Tuntas

Febrie Adriansyah, Jampidsus mundur, Kejagung, Komisi III DPR, Kortastipidkor Polri, News, penyidikan korupsi, Politik, Polri, Tim Pengawas DPR

JAKARTA, HOTTOPIC – Komisi III DPR RI akan membentuk tim pengawas untuk mengawal penanganan perkara korupsi setelah Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyidikan yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri tetap berjalan hingga tuntas. Ketua Komisi III DPR

Komisi III DPR Bentuk Tim Pengawas usai Jampidsus Febrie Mundur, Kawal Penyidikan Polri hingga Tuntas Read More »