DPRD NTB

Mataram, HOTTOPIC – Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Nadirah Al Hasby mengusulkan agar seluruh ustadz dan pimpinan di pondok pesantren (ponpes) serta satuan pendidikan di wilayah tersebut diperiksa kondisi kejiwaannya setiap 3 hingga 6 bulan sekali. Usulan ini disampaikan menyikapi maraknya kasus asusila yang mencoreng dunia pendidikan. “Di ponpes itu memang harus

Mataram, HOTTOPIC – Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat mengajak publik turut memberikan masukan ke legislatif terkait rekam jejak para calon komisioner yang kini tengah mengikuti seleksi Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) NTB. Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM DPRD NTB Moh Akri mengatakan masyarakat diberikan waktu selama 14 hari untuk menyampaikan tanggapan

Mataram, HOTTOPIC – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat resmi mengajukan upaya hukum kasasi ke Pengadilan Negeri Mataram terkait putusan vonis bebas bagi tiga anggota DPRD NTB dalam perkara dugaan gratifikasi. Juru Bicara Kejati NTB, Harun Al Rasyid, mengonfirmasi bahwa pendaftaran tersebut telah dilakukan oleh penuntut umum pada Jumat siang pukul 14.15 Wita. “Hari ini

Mataram, HOTTOPIC – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan akan menempuh upaya hukum banding menyusul vonis bebas yang dijatuhkan terhadap tiga anggota DPRD NTB dalam kasus gratifikasi.. Juru Bicara Kejaksaan Tinggi NTB, Harun Al Rasyid, menyatakan bahwa keputusan tersebut telah dikomunikasikan secara internal kepada pimpinan kejaksaan. “Atas putusan tersebut tim penuntut umum akan

Mataram, HOTTOPIC – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga terdakwa pemberi suap kepada belasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pidana penjara masing-masing selama 1,5 tahun. Tuntutan ini dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (01/07/2026). Jaksa Budi Tridadi Wibawa dalam tuntutannya