PATI, HOTTOPIC – Fraksi PKB DPRD Pati meminta Pemkab Pati menjadikan evaluasi atas capaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebagai prioritas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.
Langkah tersebut dinilai penting agar Pemkab mampu meningkatkan tata kelola keuangan dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Fraksi PKB DPRD Pati Minta Masukan Ditindaklanjuti
Ketua Fraksi PKB DPRD Pati, Muntamah, menegaskan bahwa seluruh masukan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD tidak boleh berhenti sebatas pembahasan.
“Fraksi PKB menegaskan pembahasan Raperda ini tidak boleh direvisi hanya revisi evaluasi tahunan,” ujar Muntamah, belum lama ini.
“Ini adalah penting untuk evaluasi keuangan rakyat. Meskipun laporan keuangan sudah disusun secara substansial tetapi masih terdapat catatan, harus ditingkatkan,” tukas dia. (adv)
Jurnalis: Arif
Editor: Asih