JAKARTA, HOTTOPIC – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankannya untuk tetap memperjuangkan persoalan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menegaskan tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran kembali menempuh jalur hukum, mengingat putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Wakil Presiden telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu (11/11/2026), Syahganda merujuk pada penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai tidak adanya upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda.
Baca juga: Gibran Sebut Prabowo Seperti Ayah Sendiri, Siap Perjuangkan Polemik Ijazah di PTUN
Syahganda menyatakan, pandangan hukum yang disampaikan Yusril menjadi acuan untuk memahami sikap Presiden terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” tuturnya.
Pernyataan Syahganda tersebut merespons pengakuan Gibran yang sebelumnya menyebut Prabowo memberikan sejumlah saran untuk menyelesaikan polemik ijazahnya.
Ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Gibran mengatakan pertemuannya dengan Prabowo membahas berbagai dinamika yang terjadi saat ini.
Salah satu saran yang disampaikan Presiden, menurut Gibran, adalah tetap memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Gibran.
Selain menempuh jalur PTUN, Gibran juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Di sisi lain, Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan putusan MA terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final dan mengikat. Menurutnya, tidak tersedia lagi upaya hukum PK atas putusan tersebut.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
(Yoga/HOTTOPIC)