Highlight

RUU Perampasan Aset Dikebut, Komisi III DPR Targetkan Disahkan Sebelum Desember 2026

JAKARTA, HOTTOPIC – Komisi III DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dapat disahkan sebelum Desember 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU tersebut akan dilanjutkan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Komisi III akan memperbanyak Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai elemen masyarakat untuk […]

RUU Perampasan Aset Dikebut, Komisi III DPR Targetkan Disahkan Sebelum Desember 2026 Read More »

Prabowo Tegaskan MBG Tetap Jalan, Janji Perbaikan dan Efisiensi Program

JAKARTA, HOTTOPIC – Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan dan efisiensi. Pemerintah ingin memastikan program tersebut mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia sekaligus berjalan lebih efektif. Prabowo menyampaikan komitmen itu dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI-DPR RI 2026 di

Prabowo Tegaskan MBG Tetap Jalan, Janji Perbaikan dan Efisiensi Program Read More »

Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR

JAKARTA, HOTTOPIC – Presiden Prabowo Subianto mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada DPR RI. Surat Presiden (Surpres) terkait pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/8/2026). Prasetyo mengatakan hanya ada satu nama yang diajukan Presiden untuk menduduki jabatan Gubernur

Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR Read More »

Komisi X DPR Minta Anggaran MBG Dipisahkan dari Anggaran Pendidikan Mulai 2027

JAKARTA, HOTTOPIC – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan mulai APBN 2027, lebih cepat dari tenggat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada APBN 2028. Menurut Esti, percepatan pelaksanaan putusan MK diperlukan agar alokasi anggaran pendidikan dapat lebih difokuskan untuk meningkatkan kualitas

Komisi X DPR Minta Anggaran MBG Dipisahkan dari Anggaran Pendidikan Mulai 2027 Read More »

Istana Beberkan Langkah Prabowo Pulihkan Kepercayaan Publik dan Investor

JAKARTA, HOTTOPIC – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, memaparkan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan kepercayaan publik dan investor di tengah dinamika perekonomian nasional. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo dalam rapat terbatas kembali menekankan pentingnya membangun kepercayaan pelaku ekonomi sebagai fondasi penguatan ekonomi nasional. “Presiden tadi juga

Istana Beberkan Langkah Prabowo Pulihkan Kepercayaan Publik dan Investor Read More »

Diskusi di UGM Berujung Ricuh: Budiman Sudjatmiko, Nusron, dan Sudaryono Dievakuasi

SLEMAN, HOTTOPIC – Diskusi publik yang menghadirkan tiga pejabat pemerintah di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (15/6/2026) malam berujung ricuh. Forum diskusi bertajuk Kopdar Bareng Mas Dar menghadirkan pembicara Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron

Diskusi di UGM Berujung Ricuh: Budiman Sudjatmiko, Nusron, dan Sudaryono Dievakuasi Read More »

Reshuffle Kabinet Jilid 5, Presiden Prabowo Lantik 6 Pejabat Baru

JAKARTA, HOTTOPIC – Presiden Prabowo Subianto melantik enam pejabat baru dalam reshuffle kabinet jilid kelima di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026) sore. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta, pada 27 April 2026. Presiden Prabowo memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah saat upacara pelantikan. Selepas itu, keenam pejabat baru menandatangani

Reshuffle Kabinet Jilid 5, Presiden Prabowo Lantik 6 Pejabat Baru Read More »

Cegah Korupsi, KPK Usulkan Masa Jabatan Ketum Parpol Dibatasi Maksimal 2 Periode

JAKARTA, HOTTOPIC – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua kali periode masa kepengurusan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan usulan tersebut tercantum dalam kajian tata kelola partai politik yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK dan memiliki landasan akademis. “Salah satu temuannya ya,

Cegah Korupsi, KPK Usulkan Masa Jabatan Ketum Parpol Dibatasi Maksimal 2 Periode Read More »