JAKARTA, HOTTOPIC – Seluruh fraksi partai politik di DPR RI mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Gibran.
Pengajuan HMP disampaikan dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Perwakilan dari delapan fraksi hadir dan menyerahkan dokumen usulan kepada pimpinan DPR.
“Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya,” kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat membuka rapat.
Fraksi PDIP menjadi yang pertama menyampaikan usulan. Dolfie OFP yang mewakili fraksi tersebut mengatakan ada 14 anggota Fraksi PDIP yang mengajukan HMP.
Berikutnya, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan usulan dari Fraksi Golkar dengan jumlah 13 anggota. Sementara itu, Fraksi NasDem diwakili Sugeng Suparwoto yang menyatakan seluruh anggota fraksinya sepakat mengajukan HMP.
Dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin menyampaikan bahwa terdapat 14 anggota yang menandatangani usulan tersebut. Adapun Fraksi PKS diwakili Mardani Ali Sera dengan jumlah pengusul sebanyak 28 anggota.
Fraksi PAN melalui Sarifudin Sudding juga menyampaikan usulan HMP. Dalam penyampaiannya, dia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan ijazah Gibran.
Menurut Sudding, berdasarkan putusan kedua lembaga peradilan tersebut, surat keterangan ijazah Gibran batal dan tidak sah demi hukum.
Sementara itu, Fraksi Demokrat diwakili Benny K Harman dan Hinca Panjaitan. Benny menyampaikan bahwa 18 anggota Fraksi Demokrat mengajukan HMP karena menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat.
Fraksi Gerindra menjadi yang terakhir menyampaikan usulan dalam rapat tersebut. Azis Subekti yang mewakili partai itu mengatakan ada 11 anggota Fraksi Gerindra yang mengajukan HMP.
Dengan demikian, seluruh delapan fraksi di DPR, yakni PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra, telah menyampaikan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran.
(Ant/HOTTOPIC)