JAKARTA, HOTTOPIC – DPR RI resmi menetapkan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) sebagai mitra kerja Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan.
Penetapan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna Ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan keputusan tersebut menindaklanjuti surat Kepala BOPPJ tertanggal 16 September 2026 yang berisi permohonan penetapan mitra kerja.
Permohonan itu kemudian dibahas dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada 21 September 2026.
“Sesuai keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 21 September 2026, menetapkan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI. Apakah dapat disetujui?” kata Puan.
“Setuju,” jawab anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.
BOPPJ merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025. Lembaga ini bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan persiapan, perencanaan, pembangunan, serta pengembangan di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura).
Salah satu agenda utama BOPPJ adalah pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di kawasan Pantura.
Presiden Prabowo Subianto melantik Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala BOPPJ pada 25 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76/P Tahun 2025.
Dalam menjalankan tugasnya, Didit didampingi dua Wakil Kepala BOPPJ, yakni Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro.
Seusai dilantik, Didit mengatakan salah satu tugas utama BOPPJ adalah melaksanakan pembangunan tanggul laut di sepanjang pantai utara Jawa.
“Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) tentunya melaksanakan kegiatan pembangunan tanggul laut di pantura Jawa,” kata Didit di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Pembentukan BOPPJ antara lain ditujukan untuk mempercepat penanganan kawasan pesisir Pantura, termasuk pembangunan tanggul laut untuk menghadapi banjir rob dan penurunan muka tanah di sejumlah wilayah pesisir utara Jawa.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki