MATARAM, HOTTOPIC – Pemerintah pusat mulai mendorong pendekatan baru dalam program perumahan rakyat. Rumah tidak lagi dipandang sekadar tempat tinggal, tetapi juga bagian dari penguatan ekonomi keluarga.
Pesan itu mengemuka dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur Musa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram, Selasa (19/5/2026).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait hadir langsung bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal serta sejumlah kepala daerah kawasan timur Indonesia.
Berbeda dari agenda perumahan pada umumnya, forum tersebut tidak hanya membahas pembangunan hunian, tetapi juga menghubungkannya dengan penguatan usaha mikro masyarakat.
Di hadapan jajaran pemerintah daerah, perbankan, pengembang, hingga pelaku UMKM, Maruarar menegaskan bahwa program perumahan rakyat harus mampu menghadirkan dampak ekonomi yang nyata bagi keluarga kecil.
“Kita kerja cepat, mudah bagi rakyat, dan tidak boleh mempersulit masyarakat. Program perumahan harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi keluarga,” ujar Ara, sapaan Maruarar.
Konsep integrasi itu diwujudkan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian PKP, Kemendagri, Kemenko Polkam, BP Tapera, Sarana Multi Griya Finansial (SMF), hingga Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Permodalan Nasional Madani (PNM).
Pemerintah ingin pembiayaan rumah tidak berhenti pada kepemilikan bangunan, tetapi ikut menopang usaha produktif masyarakat.
Di NTB, skema tersebut mulai diarahkan menyasar pelaku usaha kecil seperti industri tempe, usaha konveksi, pemindangan ikan tongkol, toko bangunan, hingga usaha sembako.
Melalui PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, pembiayaan yang disalurkan berkisar antara Rp300 juta hingga Rp500 juta.
Wakil Direktur Utama BSI menyebut program Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi salah satu instrumen strategis karena memberikan akses pembiayaan dengan margin terjangkau sekitar 6 persen.
Hingga April 2026, BSI mencatat penyaluran KPP secara nasional mencapai Rp819 miliar kepada 2.385 nasabah.
Khusus di NTB, realisasi pembiayaan telah mencapai Rp44 miliar kepada 110 nasabah, dengan potensi pengajuan baru mencapai Rp315 miliar dari 769 calon penerima.
Sementara itu, Gubernur NTB menilai tantangan utama pengembangan perumahan di daerah saat ini bukan hanya soal pembiayaan, tetapi juga kepastian tata ruang.
Menurut Iqbal, sejumlah proyek perumahan masih terkendala penyesuaian kawasan LP2B dan RTRW di tingkat kabupaten/kota.
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian ATR/BPN mulai mendorong penggunaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi sebagai solusi percepatan sambil menunggu penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat kabupaten/kota.
“Jangan sampai masyarakat membutuhkan rumah, pengembang siap membangun, tetapi terhambat persoalan administrasi tata ruang,” kata Iqbal.
Ia juga menyebut Pulau Lombok ke depan diarahkan menjadi salah satu model pengembangan rumah susun bersubsidi, terutama untuk mengantisipasi kepadatan kawasan perkotaan dan menjaga keberlanjutan lahan pertanian.
Forum tersebut sekaligus memperlihatkan arah baru kebijakan pemerintah: pembangunan rumah rakyat tidak lagi berdiri sendiri, melainkan dihubungkan langsung dengan penguatan ekonomi kerakyatan.
Di tengah meningkatnya kebutuhan hunian dan tekanan ekonomi masyarakat, pendekatan itu dinilai menjadi upaya pemerintah agar rumah bukan hanya tempat berteduh, tetapi juga titik awal memperkuat kesejahteraan keluarga.
Jurnalis: HOTTOPICnews Network
Editor: Basuki