LOMBOK TIMUR, HOTTOPIC – Mantan Bupati Lombok Timur dua periode, Ali Bin Dachlan (Ali BD), mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Ali BD mendesak audit seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari validitas data penerima manfaat, kepemilikan yayasan pengelola dapur MBG, hingga dugaan aliran dana yang berkaitan dengan operasional program.
Menurut Ali BD, program yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah itu berpotensi menimbulkan berbagai persoalan apabila tidak diawasi secara ketat dan transparan.
“Kini semakin jelas sebuah rencana yang baik, yang tidak direncanakan dengan baik, maka hasilnya pasti tidak baik. Program MBG, makan siang bagi anak sekolah, seperti yang dilakukan oleh negara lain telah berlangsung lama dan berlangsung dengan baik, karena direncanakan dengan baik,” tulisnya.
Ali BD juga menyoroti keberadaan sejumlah dapur MBG di wilayah Lombok Timur, seperti Kerumut, Suriawangi, Ijobalit, Pesugulan, hingga Suela di kawasan kaki Gunung Rinjani. Menurutnya, perlu dilakukan verifikasi terhadap jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing dapur.
“Orang bertanya siapakah yang akan diberi makan? 3.000 anak sekolah dan ibu menyusui. Mari kita cari jumlah tersebut, apakah benar ada 1.000, 2.000, 3.000?” tulisnya.
Karena itu, ia meminta Kepala BGN melakukan pengecekan langsung terhadap data penerima manfaat yang tercantum dalam program MBG.
“Kunjungi dan absen setiap nama yang dicantumkan dalam daftar yang diberi makan. Saya yakin datanya akan amburadul, tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah,” tegasnya.
Selain data penerima manfaat, Ali BD juga meminta audit diperluas terhadap yayasan-yayasan yang mengelola dapur MBG. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui pihak-pihak yang berada di balik yayasan penerima program yang dibiayai negara tersebut.
“Kepala BGN yang baru juga sebaiknya sensus para pemilik yayasan, apakah isteri atau suami para pejabat, suami anggota DPRD, ketua partai, ketua organisasi, mantan anggota DPRD, pengurus partai,” tulisnya.
Ia mendorong agar identitas pemilik yayasan dibuka secara transparan kepada publik sesuai prinsip keterbukaan informasi.
“Daftar nama pemilik tersebut, siarkan secara terbuka berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Semua dapur bebas didatangi oleh siapapun di negeri ini,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Ali BD juga menyinggung informasi yang menurutnya perlu ditelusuri secara serius terkait dugaan adanya setoran dari operasional dapur MBG.
“Kepala BGN yang baru, sebaiknya juga periksa, para pemilik dapur MBG setor uang kepada siapa, karena ada kabar setiap ompreng harus setor Rp300 pada sebuah partai. Silakan diperiksa dengan teliti, jangan ada yang disembunyikan,” tulisnya.
Menurut Ali BD, audit terhadap Program MBG tidak cukup hanya dilakukan pada aspek administrasi, tetapi juga harus menyentuh seluruh potensi kebocoran anggaran negara yang mungkin terjadi selama pelaksanaan program.
“Mampukah dan maukah kepala BGN yang baru memeriksa secara teliti, tuntas dan mendalam segala aspek permainan korupsi besar-besaran anggaran negara yang menjadi bancakan melalui program makan siang anak sekolah tersebut?” tulisnya.
Ia juga mengingatkan agar program yang menggunakan anggaran besar tersebut tidak menjadi ruang terjadinya penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Jika anda tidak mampu memeriksa, menelaah secara mendalam segala aspek kebocoran uang negara melalui program nasi dan makanan yang awut-awutan tersebut, bisa jadi nasib anda akan sama dengan tiga orang rekan anda terdahulu,” tulis Ali BD.
Secara garis besar, Ali BD mengajukan tiga tuntutan utama kepada Kepala BGN yang baru, yakni memverifikasi data penerima manfaat Program MBG, membuka identitas yayasan pengelola dapur kepada publik, serta mengaudit dugaan aliran dana dalam rantai operasional program.
Menurutnya, transparansi dan pengawasan menyeluruh menjadi syarat utama agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Jurnalis: HOTTOPICnews Network
Editor: Basuki