Ini Alasan DPRD Pati Tak Bisa Paripurnakan RUU Perampasan Aset
PATI, HOTTOPIC — Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menegaskan tidak bisa menggelar sidang paripurna untuk menyetujui RUU Perampasan Aset tuntutan AMPB. Menurutnya, pembentukan undang-undang merupakan kewenangan DPR RI dan pemerintah pusat. “Mereka mendesak agar kami DPRD menggelar sidang paripurna untuk menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kami di DPRD meskipun tidak di sidang paripurna kami […]
Ini Alasan DPRD Pati Tak Bisa Paripurnakan RUU Perampasan Aset Read More »