Mataram, HOTTOPIC – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan relaksasi rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kebutuhan tenaga profesional di daerah.
“Lebih dari 60 persen ASN kami saat ini adalah mereka yang dulunya honorer kemudian diangkat. Kondisi ini menciptakan celah besar akan kebutuhan tenaga profesional yang benar-benar kompeten untuk mengelola pemerintahan ke depan,” ungkap Iqbal dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta melalui keterangan tertulis diterima di Mataram, Selasa.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi melemahkan kinerja birokrasi apabila tidak segera dilakukan penataan ulang pola rekrutmen ASN sesuai kebutuhan teknis pemerintahan.
Iqbal menyatakan mendukung kebijakan penghentian sementara rekrutmen ASN baru untuk efisiensi. Namun, ia menegaskan perlunya ruang bagi pemerintah daerah untuk merekrut tenaga yang sesuai kompetensi melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“PPPK harus sesuai khitohnya, yakni berbasis kompetensi yang benar-benar dibutuhkan. Jika tidak, kami akan menghadapi birokrasi yang tidak mampu menjawab tantangan,” katanya.
Selain isu sumber daya manusia, Iqbal juga menyoroti pengelolaan keuangan daerah, khususnya belanja pegawai dan struktur organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia mengatakan saat awal menjabat, Pemerintah Provinsi NTB melakukan rasionalisasi belanja pegawai melalui penyederhanaan struktur OPD sehingga porsi belanja pegawai dapat ditekan hingga sekitar 25 persen.
Namun, kondisi tersebut berubah setelah adanya pemotongan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun serta penundaan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp600 miliar yang berdampak pada peningkatan kembali porsi belanja pegawai menjadi 33 persen.
“Kami berharap ke depan proyeksi TKD dan DBH dapat disampaikan lebih awal agar pemerintah daerah bisa melakukan antisipasi dan menjaga stabilitas keuangan,” ujar Iqbal. (HOTTOPIC NETWORK)