MATARAM, HOTTOPIC – Transformasi digital yang makin masif di lingkungan pemerintahan membawa banyak kemudahan dalam pelayanan publik. Namun di balik percepatan layanan berbasis digital tersebut, ancaman siber juga terus meningkat dan menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Kolaborasi Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber Lintas Sektor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sekitarnya yang digelar di Ruang Sidang Senat Universitas Mataram (Unram), Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat ketahanan siber sebagai fondasi utama transformasi digital.
Pada kesempatan itu dilakukan penyerahan Surat Tanda Registrasi (STR) Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) kepada Unram dan lima pemerintah kabupaten. Selain itu, Pemprov NTB juga menerima penghargaan karena seluruh wilayah di NTB telah terhubung dalam sistem TTIS Nasional.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengatakan keamanan siber saat ini bukan lagi sekadar urusan teknologi informasi, tetapi telah menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
“Bagi Provinsi NTB, keamanan siber bukan sekadar urusan teknologi informasi, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Karena itu, infrastruktur dan aplikasi harus didukung sistem keamanan yang kuat, terintegrasi, dan responsif terhadap berbagai potensi insiden,” ujarnya.
Menurutnya, konsep Smart Government tidak cukup hanya menghadirkan layanan berbasis digital. Pemerintah juga harus mampu memastikan seluruh layanan tersebut aman dan mampu melindungi data masyarakat.
“Smart Government bukan sekadar digitalisasi layanan, tetapi bagaimana menghadirkan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan dipercaya masyarakat. Karena itu diperlukan kolaborasi seluruh pihak untuk membangun kapasitas teknis sekaligus budaya kesadaran keamanan digital,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, mengungkapkan bahwa ancaman siber di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Data BSSN mencatat jumlah anomali siber yang terdeteksi pada tahun 2020 mencapai sekitar 400 juta. Angka tersebut melonjak menjadi 5,5 miliar pada tahun 2025. Bahkan hingga pertengahan tahun 2026 telah teridentifikasi sekitar 2,1 miliar anomali atau rata-rata 148 potensi ancaman setiap detik.
Meski demikian, Nugroho menilai sebagian besar insiden keamanan siber justru disebabkan oleh faktor manusia atau human error.
Beberapa penyebab yang sering ditemukan antara lain penggunaan kata sandi yang lemah, pemanfaatan email kedinasan untuk kepentingan pribadi, penggunaan perangkat yang telah terinfeksi malware, hingga maraknya penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan phishing dan penipuan digital.
“Menghadapi eskalasi ancaman ini, kami mendorong Provinsi NTB segera membentuk Forum Komunikasi Keamanan Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda) guna memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta ketahanan ekosistem siber secara menyeluruh,” kata Nugroho.
Dalam rangka memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan digital, BSSN juga menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) dengan Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK) Unram.
Rektor Universitas Mataram, Prof. Sukardi, berharap kerja sama tersebut dapat melahirkan program pendidikan, pelatihan, serta riset keamanan siber yang berkelanjutan.
“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada aspek kelembagaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, dan pengembangan SDM ke depan. Kami juga berharap Bapak Kepala BSSN dapat kembali hadir untuk berbagi pengalaman dan melakukan riset bersama,” ujarnya.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, BSSN, dan perguruan tinggi tersebut menunjukkan bahwa keamanan siber tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Di tengah percepatan digitalisasi pemerintahan, kemampuan melindungi data dan menjaga kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan digital yang tangguh dan berkelanjutan.
Dengan penguatan sistem keamanan yang terintegrasi, NTB diharapkan mampu menghadirkan layanan publik digital yang tidak hanya cepat dan modern, tetapi juga aman dan terpercaya bagi masyarakat.
Jurnalis: HOTTOPICnews Network
Editor: Basuki