MATARAM, HOTTOPIC – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengingatkan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di tengah situasi global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.
Pesan itu disampaikan Djamari saat memberikan arahan pada kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Forkopimda Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Hotel Merumatta Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026).
Forum regional tersebut dihadiri para kepala daerah kawasan timur Indonesia, antara lain Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos.
Turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri B(Wamendagri) ima Arya Sugiarto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta unsur Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara dan Maluku.
Dalam arahannya, Djamari menegaskan bahwa tantangan pemerintahan saat ini tidak lagi hanya bersifat lokal, melainkan dipengaruhi langsung oleh dinamika geopolitik global yang berdampak pada ekonomi, sosial, hingga stabilitas nasional.
“Kita berpikir dan bekerja keras dari tingkat pusat sampai daerah untuk kepentingan rakyat. Situasi global saat ini sangat mengkhawatirkan dan tidak ada satu pun negara yang tidak terdampak,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah pusat disebut terus berupaya menjaga stabilitas nasional melalui berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan rumah rakyat, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga sektor pertahanan.
Menurut Djamari, keberhasilan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kekompakan seluruh unsur Forkopimda.
“Satu daerah tidak mungkin berjalan baik kalau tidak bersama-sama semua unsur yang ada di daerah. Tidak ada pilihan lain selain bekerja bersama-sama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah dan unsur pimpinan daerah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, terutama di era digital ketika masyarakat sangat cepat merespons berbagai isu.
“Jangan sampai ucapan, perilaku, dan sikap para pemimpin melukai hati rakyat,” katanya.
Selain soal stabilitas politik dan keamanan, Djamari turut menyoroti pentingnya penguasaan ruang digital oleh pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah harus aktif menghadirkan informasi yang cepat dan akurat agar ruang publik tidak dipenuhi hoaks maupun informasi menyesatkan.
“Kalau masyarakat kekurangan informasi, maka ruang itu akan diisi oleh informasi yang salah,” ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa stabilitas daerah saat ini bertumpu pada tiga elemen utama, yakni Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Penanggulangan Konflik Sosial (TPKS).
“Forkopimda harus kompak, FKUB harus aktif, dan daerah perlu memiliki tim penanggulangan konflik sosial yang bekerja proaktif,” katanya.
Tito menilai langkah pencegahan konflik harus dilakukan lebih dini agar persoalan sosial tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan sejumlah program strategis pemerintah di sektor perumahan rakyat, mulai dari percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, hingga program bedah rumah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
“Negara harus hadir mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak huni,” ujar Maruarar.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku yang dipusatkan di Senggigi, Lombok Barat, dengan agenda puncak berupa gala dinner dan malam penghargaan kepala daerah berprestasi.
Jurnalis: HOTTOPICnews Network
Editor: Basuki