Sekda NTB: Desa Berdaya Harus Jadi Mesin Penggerak Pengentasan Kemiskinan

MATARAM, HOTTOPIC – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengarahkan seluruh program pembangunan agar berpusat pada desa. Melalui Program Desa Berdaya, Pemprov NTB menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus percepatan penurunan angka kemiskinan di berbagai wilayah.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair, saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) lingkup Pemprov NTB yang diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6/2026).

Menurut Abul Chair, pembangunan ke depan tidak boleh lagi terjebak pada banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Yang menjadi ukuran utama adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama keluarga-keluarga yang selama ini masih hidup dalam keterbatasan.

“Yang kita bangun adalah Desa Berdaya, ekonomi rakyat, kesejahteraan masyarakat, dan kepercayaan publik kepada pemerintah. Karena itu seluruh perangkat daerah harus bekerja secara cepat, terukur, terintegrasi, dan berdampak,” tegasnya.

Ia menilai pendekatan pembangunan berbasis desa menjadi langkah strategis untuk memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Karena itu, seluruh OPD diminta meninggalkan pola kerja sektoral yang berjalan sendiri-sendiri dan mulai membangun kolaborasi lintas sektor. Program yang dijalankan harus saling terhubung, mulai dari produksi, pendampingan, akses pasar hingga keberlanjutan usaha masyarakat.

“Ukuran keberhasilan kita bukan banyaknya kegiatan, tetapi berapa banyak keluarga yang kehidupannya berubah karena intervensi pemerintah,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Sekda juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi. Beberapa program dinilai belum terintegrasi secara optimal, sementara tantangan eksternal seperti kemiskinan, keterbatasan fiskal daerah, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terus menjadi pekerjaan rumah bersama.

Untuk memperkuat pelaksanaan Program Desa Berdaya, Pemprov NTB akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Desa Berdaya yang berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB.

Satgas ini akan bertugas melakukan seleksi program, monitoring pendampingan desa, evaluasi kinerja, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat.

Bappeda ditetapkan sebagai orkestrator program, sementara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi (Diskominfotik) bertanggung jawab memperkuat narasi dan komunikasi publik. Adapun OPD teknis akan menjalankan intervensi sesuai bidang masing-masing agar seluruh program berjalan secara terpadu.

Abul Chair menegaskan bahwa bantuan pemerintah tidak boleh berhenti pada tahap produksi semata. Masyarakat harus mendapatkan akses terhadap pasar, pendampingan usaha, dukungan infrastruktur, dan keberlanjutan program agar manfaat ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Tidak boleh ada bantuan yang berhenti di tengah jalan. Harus ada akses pasar, pendampingan, infrastruktur dan keberlanjutan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain penguatan program pembangunan, Sekda juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menegaskan tidak boleh ada rekomendasi yang terbengkalai tanpa kejelasan penyelesaian.

Di akhir arahannya, Abul Chair mengingatkan bahwa seluruh kunjungan lapangan pemerintah harus memperlihatkan kondisi riil masyarakat tanpa rekayasa. Menurutnya, keberhasilan pembangunan hanya dapat diukur dari perubahan nyata yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kita tidak sedang mengejar serapan anggaran. Kita sedang mengejar perubahan kehidupan masyarakat. Itu yang harus menjadi fokus seluruh perangkat daerah,” tegasnya.

Melalui penguatan Program Desa Berdaya, Pemprov NTB berharap pembangunan tidak lagi hanya terlihat dalam laporan administrasi, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk peningkatan pendapatan, kesempatan usaha, dan kualitas hidup masyarakat di desa-desa seluruh NTB.

Jurnalis: HOTTOPICnews Network
Editor: Basuki