Wali Kota Mataram Minta Pusat Akomodasi Gaji 3.046 PPPK Paruh Waktu

Mataram (HOTTOPIC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengusulkan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di kota itu agar diakomodasi oleh pemerintah pusat.

“Saat ini pos gaji fiskal kami hanya bisa membayar gaji PPPK paruh waktu sampai bulan Oktober 2026,” kata Wali Kota Mataram Mohan Roliskana di Mataram, Selasa.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, jumlah PPPK paruh waktu di daerah tersebut saat ini mencapai 3.046 orang. Mereka tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Mataram dengan besaran gaji rata-rata Rp1,5 juta per bulan.

Besarnya belanja pegawai tersebut memberikan tekanan signifikan terhadap penyerapan anggaran di daerah. Oleh karena itu, Pemkot Mataram berupaya mengantisipasi berbagai peluang terkait kemampuan daerah dalam membayar gaji di masa mendatang.

“Kami berharap semoga ada kebijakan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran gaji untuk PPPK paruh waktu agar bisa meringankan beban daerah,” katanya.

Mohan menjelaskan bahwa jika usulan pembayaran gaji PPPK paruh waktu tersebut direalisasikan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah kota dapat lebih fokus melaksanakan program pembiayaan di sektor lain. Program-program tersebut meliputi peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bidang prioritas lainnya.

Wali kota mengakui bahwa kondisi yang dihadapi hampir semua daerah saat ini serupa, di mana belanja pegawai menjadi persoalan krusial yang harus ditangani.

“Jika tidak bisa, maka bisa menjadi potensi persoalan yang dihadapi ke depan. Untuk itulah kami terus mencoba usulkan gaji PPPK ke pemerintah pusat,” katanya.

Ia menambahkan, apabila usulan tersebut tidak membuahkan hasil, Pemkot Mataram akan berupaya menyiapkan postur anggaran untuk tahun depan secara mandiri, meski kebijakan tersebut dipastikan akan berdampak pada program-program daerah lainnya.

“Kami tetap berhadap, ada jalan keluar dan opsi lain yang diberikan pemerintah terhadap usulkan kami itu,” kata Wali Kota Mataram Mohan Roliskana. (HOTTOPIC NETWORK)