MATARAM, HOTTOPIC – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat transformasi sektor kesehatan melalui program penurunan stunting, layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga penguatan penanganan tuberkulosis (TBC).
Hasil evaluasi Triwulan I tahun 2026 menunjukkan angka prevalensi stunting NTB turun menjadi 12,88 persen. Capaian tersebut dinilai melampaui target nasional yang berada di angka 17,5 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS mengatakan, penurunan angka stunting merupakan hasil kerja lintas sektor yang dilakukan secara berkelanjutan hingga tingkat desa.
“Penanganan stunting tidak hanya soal pelayanan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan sanitasi, lingkungan sehat, pola asuh, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya di Mataram, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, intervensi kesehatan seperti imunisasi, pemenuhan gizi anak, ASI eksklusif, dan pemantauan tumbuh kembang tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Selain itu, Pemprov NTB juga memperkuat program Desa Berdaya melalui monitoring desa prioritas, pemberian tambahan nutrisi balita, serta dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sisi lain, Dinas Kesehatan NTB kini mulai memperluas layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi bagian dari program prioritas nasional. Pada tahun 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 2,663 juta jiwa atau hampir 46 persen penduduk NTB.
Layanan skrining kesehatan dapat diakses masyarakat melalui Puskesmas, Pustu, Posyandu, hingga layanan kesehatan komunitas di berbagai kegiatan publik.
“CKG ini adalah langkah deteksi dini faktor risiko penyakit. Semua masyarakat berhak mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis,” katanya.
Seluruh data pemeriksaan masyarakat nantinya akan terintegrasi melalui sistem digital Satusehat Indonesia.
Sementara itu, penanganan TBC juga menjadi fokus serius pemerintah daerah. Hingga 2025, capaian penemuan kasus TBC di NTB baru berada di angka 61 persen dari target nasional sebesar 90 persen.
Dinas Kesehatan NTB kini mendorong penguatan terapi pencegahan bagi anggota keluarga pasien TBC yang tinggal serumah guna memutus rantai penularan.
“Kami terus memperkuat edukasi dan pengawasan karena banyak masyarakat yang merasa sehat tetapi sebenarnya memiliki risiko tertular cukup tinggi,” jelasnya.
Sebagai langkah percepatan, Pemprov NTB mengembangkan program Desa Berdaya Siaga TBC di 40 desa sebagai pusat edukasi, pengawasan, dan pendampingan masyarakat dalam penanganan penyakit menular tersebut.
Pemprov NTB optimistis penguatan layanan kesehatan berbasis desa akan mempercepat peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Jurnalis: HOTTOPICnews Network
Editor: Basuki