Mataram, HOTTOPIC – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan siap menjadi rintisan atau daerah penyangga Program Sekolah Rakyat guna mendukung salah satu program unggulan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Muzakkir Walad di Mataram, Jumat (5/6/2026), mengatakan langkah itu sekaligus sebagai upaya nyata untuk menekan angka anak putus sekolah dan memberikan hak pendidikan yang layak bagi seluruh anak di wilayah Kota Mataram.
“Dengan keterbatasan lahan, Kota Mataram tidak bisa menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Namun kami siap menjadi rintisan atau daerah penyangga Sekolah Rakyat,” katanya.
Rintisan Sekolah Rakyat yang dimaksudkan, kata dia, Dinsos melakukan pendataan terhadap anak yang putus sekolah dengan melibatkan pihak kelurahan di seluruh Kota Mataram.
Melalui kolaborasi di tingkat kelurahan, lanjutnya, diharapkan data yang diperoleh bisa lebih valid sesuai nama dan alamat, sehingga Program Sekolah Rakyat nantinya dapat tepat sasaran.
“Anak-anak yang putus sekolah dan memiliki kemauan untuk sekolah akan kami data, kemudian ditawarkan masuk ke Sekolah Rakyat. Jika ada yang mau, bisa juga daftar ke kantor kami,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, edukasi dan sosialisasi juga akan disampaikan kepada para orang tua mereka, sebab dengan sepakat masuk dalam Sekolah Rakyat, anak-anak mereka akan masuk asrama dan boleh pulang saat libur pada waktu tertentu.
Semua fasilitas baik akomodasi, transportasi, dan konsumsi, dibiayai oleh pemerintah.
“Anak-anak hanya fokus belajar, untuk kebutuhan lain diberikan secara gratis,” katanya.
Ketika anak dan orang tua setuju dengan aturan Program Sekolah Rakyat tersebut, pihaknya akan memfasilitasi anak-anak Kota Mataram untuk masuk ke salah satu Sekolah Rakyat yang ada di daerah tersebut.
“Seperti yang ada di Lombok Barat, Lombok Utara, dan lainnya. Jadi kami bisa jadi penyangga Sekolah Rakyat,” katanya.
Program itu diharapkan mampu menjadi jembatan bagi anak-anak kurang beruntung agar bisa kembali mengenyam bangku pendidikan dan menata masa depan yang lebih baik.
Dengan luas wilayah yang relatif kecil dan padat penduduk, kata dia, Kota Mataram dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dengan kriteria pertama minimal memiliki lahan sekitar 10 hektare.
“Jangankan 10 hektare, 1-2 hektare saja di Mataram sudah cukup berat,” kata Kepala Dinsos Kota Mataram Muzakkir Walad. (rara-HOTTOPIC)