MATARAM, HOTTOPIC – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mengalami kendala serius setelah 195 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai kabupaten dan kota terpaksa menghentikan operasional.
Penghentian tersebut terjadi karena dana bantuan operasional dari pemerintah pusat belum masuk ke rekening pengelola SPPG. Dari lebih dari 800 SPPG yang telah berjalan di NTB, sebanyak 195 dapur tidak dapat melanjutkan layanan.
Kondisi ini tersebar di seluruh wilayah NTB, dengan jumlah terbanyak di Lombok Timur sebanyak 44 SPPG, Lombok Tengah 42 SPPG, Kabupaten Bima 40 SPPG, Lombok Barat 30 SPPG, Lombok Utara 14 SPPG, Kota Mataram 8 SPPG, Kota Bima 6 SPPG, Kabupaten Dompu 4 SPPG, Kabupaten Sumbawa 2 SPPG, dan Kabupaten Sumbawa Barat 5 SPPG.
Akibat penghentian tersebut, layanan MBG kepada siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sejumlah dapur memilih menghentikan aktivitas sambil menunggu pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator Wilayah BGN NTB, Eko Prasetyo, mengatakan pihaknya telah melaporkan seluruh kendala keterlambatan pencairan dana ke pemerintah pusat. Dana operasional memang belum masuk ke sebagian rekening SPPG sehingga dapur tidak dapat beroperasi.
Eko juga menegaskan bahwa keterlambatan ini tidak berkaitan dengan pergantian pimpinan BGN maupun isu hukum yang sempat berkembang di publik. Menurutnya, hambatan yang terjadi murni bersifat teknis dalam proses pencairan.
Aturan BGN melarang pengelola dapur menggunakan sistem talangan, pinjaman, maupun pembayaran tempo untuk menutup biaya operasional sementara. Ketentuan tersebut membuat pengelola tidak memiliki pilihan selain menghentikan layanan sampai dana resmi diterima.
“Tidak boleh ditalangi atau menggunakan pembayaran tempo. Aturannya memang tidak diperkenankan,” ujar Eko.
Sebagian dana diketahui mulai dicairkan secara bertahap sejak akhir pekan lalu. Namun proses tersebut masih berlangsung sehingga belum seluruh dapur dapat kembali beroperasi normal.
Ketua Satgas MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, menyampaikan bahwa BGN saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sebelum seluruh proses pencairan kembali normal.
Ia menyebut masa transisi ini membutuhkan penyesuaian sistem agar pengelolaan program lebih tertib dan akuntabel. Karena itu, pencairan dana dilakukan bertahap disertai monitoring terhadap operasional setiap SPPG.
Selain persoalan dana operasional, BGN juga masih melakukan pendataan terhadap sejumlah laporan di lapangan. Saat ini tercatat 31 dapur MBG masih ditutup sementara karena menunggu penyelesaian temuan administratif dan teknis.
Pemerintah berharap proses pencairan dana dapat segera selesai sehingga seluruh dapur MBG di NTB kembali beroperasi dan layanan gizi kepada masyarakat dapat berjalan tanpa gangguan.
Jurnalis: HOTTOPICnews Network
Editor: Basuki