Serang, HOTTOPIC – Tim peneliti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadikan Provinsi Banten sebagai lokasi riset mengenai kemauan politik dalam konsolidasi kelembagaan pemerintahan daerah. Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan hal tersebut melalui wawancara virtual dengan sejumlah peneliti IPDN di Serang, Kamis (25/6/2026)
“Banten dipilih karena dinilai berkembang pesat sebagai daerah otonom sejak dimekarkan dari Jawa Barat pada 4 Oktober 2000,” kata Andra dalam keterangannya.
Dalam wawancara itu, Andra menjelaskan penempatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten disesuaikan dengan talenta dan kompetensi masing-masing pegawai.
“Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh ASN sekaligus menutup ruang intervensi pihak luar dalam pengisian jabatan,” ujar dia.
“Penempatan pegawai yang tepat menjadi fondasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
“Kebijakan itu juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah bekerja secara baik dan benar dalam menjalankan mandat masyarakat,” jelas Andra.
Selain pembenahan birokrasi, Andra menyebutkan Pemerintah Provinsi Banten melakukan rasionalisasi belanja modal untuk mendanai program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk program sekolah swasta gratis.
“Di tahun kedua ini kita tambah sampai kelas XI. Tidak sampai di situ, kita juga memberikan ruang kepada Madrasah Aliyah (MA) untuk penyelenggaraan sekolah swasta gratis. Di tahun pertama ini kami memberikan kuota sebanyak 10.000 siswa madrasah,” ucapnya.
“Pemerintah provinsi juga memperkuat infrastruktur melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra,” ungkapnya.
“Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antardesa, menekan biaya logistik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah perdesaan,” tutup Andra. (HOTTOPIC NETWORK)