revisi UU Pemilu

8 Parpol Nonparlemen Usulkan Parliamentary Threshold 1 Persen, Ini Alasannya

MATARAM, HOTTOPIC – Delapan partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 1 persen dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada evaluasi hasil pemilu sebelumnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023. Penurunan ambang

8 Parpol Nonparlemen Usulkan Parliamentary Threshold 1 Persen, Ini Alasannya Read More »

Dasco: Ambang Batas Parlemen 5 Persen Belum Diputuskan Ketum Parpol

JAKARTA, HOTTOPIC – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan para ketua umum partai politik belum memutuskan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 5 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Menurut Dasco, pertemuan para ketua umum partai politik terkait revisi UU Pemilu masih sebatas tukar pemikiran atau brainstorming. Pembahasan

Dasco: Ambang Batas Parlemen 5 Persen Belum Diputuskan Ketum Parpol Read More »

PAN Keberatan Ambang Batas Parlemen di Atas 4 Persen, Soroti Potensi Suara Pemilih Hangus

JAKARTA, HOTTOPIC – Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan keberatan jika ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) naik menjadi di atas 4 persen karena berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 memerintahkan ambang batas memperhatikan aspek keterwakilan politik dan mencegah banyaknya suara

PAN Keberatan Ambang Batas Parlemen di Atas 4 Persen, Soroti Potensi Suara Pemilih Hangus Read More »