MATARAM, HOTTOPIC – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Baiq Isvie Rupaeda mendukung aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa yang ingin membentuk daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang terpisah dari NTB.
Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun objek vital negara.
“DPRD sangat mendukung, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas daerah, menutup jalan ataupun mengganggu objek vital negara,” kata Isvie usai rapat paripurna DPRD NTB di Mataram, Selasa (2/6/2026).
Penegasan ini disampaikan Baiq Isvie Rupaeda menyikapi aksi unjuk rasa sejumlah masyarakat Pulau Sumbawa di beberapa titik, termasuk jalan Pelabuhan Poto Tano pada Selasa ini, yang menuntut pembentukan DOB PPS.
Isvie menyatakan bahwa sejak awal aspirasi disampaikan oleh masyarakat Pulau Sumbawa, DPRD NTB sangat mendukung terbentuknya PPS. Hanya saja, pemerintah pusat sampai saat ini masih melakukan moratorium DOB.
“Jadi, sudah sejak awal DPRD mendukung itu (PPS, red), tapi seluruh Indonesia juga masih moratorium DOB,” ujarnya.
Menurut Isvie, urusan DOB ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi sehingga DPRD sebatas bisa meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
“Kembali saya katakan, mereka boleh melakukan unjuk rasa menyampaikan pandangan dan pendapat, tetapi jangan menutup objek vital di mana pun itu. Kita memberikan ruang kepada mereka menyampaikan pendapat mau berdiri sendiri, bentuk provinsi, silakan, tetapi yang menentukan bukan NTB, tapi pemerintah pusat,” urainya.
Jurnalis: Ant
Editor: Basuki