LOMBOK BARAT, HOTTOPIC – Hotel Merumatta Senggigi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pusat pertemuan para kepala daerah kawasan timur Indonesia, Selasa (19/5/2026).
Dari pagi hingga malam, forum regional itu mempertemukan gubernur, Forkopimda, hingga jajaran kementerian dalam satu agenda besar: menjaga stabilitas daerah sambil mendorong pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan global dan keterbatasan fiskal.
Pemerintah Provinsi NTB menjadi tuan rumah kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kepada Forkopimda Regional Nusa Tenggara dan Maluku.
Hadir langsung Menko Polkam Djamari Chaniago, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, bersama para kepala daerah kawasan timur Indonesia.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal tampak mendampingi rangkaian agenda bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos.
Tidak hanya menjadi forum seremonial, pertemuan tersebut membahas langsung sejumlah isu strategis nasional yang kini mulai dirasakan pemerintah daerah, mulai dari stabilitas politik dan konflik sosial, tekanan ekonomi global, penguatan pembiayaan daerah, hingga percepatan program rumah rakyat.
Baca juga: Menko Polkam di NTB Tekankan Soliditas Forkopimda untuk Jaga Stabilitas Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kekompakan Forkopimda menjadi salah satu kunci utama menjaga stabilitas daerah.
Menurut Tito, pemerintah daerah saat ini tidak hanya menghadapi tantangan administratif, tetapi juga harus mampu mengantisipasi potensi konflik sosial dan dinamika masyarakat yang bergerak sangat cepat, terutama di era digital.
“Kegiatan ini merupakan arahan dari Bapak Menko Polkam mengenai pentingnya kekompakan Forkopimda serta berbagai dinamika yang perlu mendapat perhatian bersama,” ujar Tito.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pembentukan tim penanganan konflik sosial di daerah sebagai langkah preventif menjaga stabilitas.
Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago mengingatkan bahwa tantangan daerah saat ini tidak bisa dilepaskan dari situasi global yang berdampak langsung terhadap kondisi nasional.
Karena itu, menurutnya, seluruh unsur pimpinan daerah harus menjaga sinergi dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat.
“Tidak ada daerah yang bisa berjalan baik tanpa kerja bersama seluruh unsur yang ada,” tegasnya.
Baca juga: Kumpul di Senggigi, 4 Kepala Daerah Timur Indonesia Bahas Sinergi dan Kolaborasi
Di sisi lain, isu perumahan rakyat juga menjadi salah satu pembahasan utama dalam forum tersebut. Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan.
Program tersebut antara lain percepatan layanan perizinan, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, hingga peningkatan program bedah rumah.
Menurut Maruarar, program rumah rakyat kini menjadi salah satu fokus besar pemerintah pusat. Jumlah program bedah rumah meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit secara nasional pada tahun ini.
“Negara harus hadir memastikan masyarakat memiliki rumah yang layak huni,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kuota rumah subsidi dan mulai memperkuat dukungan pembiayaan untuk UMKM sektor konstruksi dan bahan bangunan melalui skema kredit berbunga rendah.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat membantu daerah, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang masih berkaitan erat dengan persoalan rumah tidak layak huni.
“Kami masih memiliki sekitar dua persen kemiskinan ekstrem yang sebagian besar dipengaruhi kondisi rumah tidak layak huni,” ujar Iqbal.
Ia juga menyoroti pentingnya skema creative financing untuk membantu daerah menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah pengurangan transfer pusat ke daerah.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat membuka ruang bagi daerah untuk tetap bergerak melalui berbagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Forum regional tersebut menjadi salah satu pertemuan paling strategis di NTB tahun ini karena mempertemukan isu keamanan, ekonomi, sosial, hingga pembangunan rakyat dalam satu ruang koordinasi kawasan timur Indonesia.
Jurnalis: HOTTOPICnews Network
Editor: Basuki