Mataram (HOTTOPIC) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera melakukan pelebaran Jalan Mahoni di Kota Mataram sepanjang 150 meter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kelancaran mobilitas, sekaligus meningkatkan fasilitas umum menjadi lebih baik.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram di Mataram, Sabtu, mengatakan pelebaran Jalan Mahoni yang akan ditangani sekitar 150 meter itu sepenuhnya dikerjakan oleh Dinas PUPR Provinsi NTB.
“Panjang jalan yang dilebarkan sekitar 150 meter atau sampai tikungan bagian timur. Yakni, mulai dari samping Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mataram ke arah timur,” katanya.
Pelebaran Jalan Mahoni dinilai sangat dibutuhkan karena di jalan tersebut terdapat banyak kantor lembaga negara seperti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Akses jalan ini juga padat karena berada di belakang Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan di samping SMAN 5 Mataram.
Meskipun kondisi jalan saat ini sempit, pelebaran sangat dimungkinkan karena adanya bantaran kali yang cukup luas yang saat ini digunakan sebagai lahan parkir.
“Kemungkinan areal tempat parkir itu akan dialihkan, tapi ke mana itu belum kami dalami lagi,” katanya.
Pelebaran Jalan Mahoni sepenuhnya berada di bawah kendali Dinas PUPR Provinsi NTB, termasuk desain proyek yang sudah selesai disusun. Dinas PUPR Kota Mataram tetap melakukan koordinasi dan memberikan masukan, seperti menyarankan agar pembangunan penahan tanah tidak menjorok ke Kali Ning agar sungai tidak menyempit.
“Kami khawatir, jika itu dilakukan bisa diikuti oleh yang lain dan bisa menghambat aliran air ketika musim hujan,” katanya.
Lale menambahkan bahwa dalam konsep yang disiapkan Dinas PUPR Provinsi, kegiatan pelebaran Jalan Mahoni akan mengubah tampilan kawasan sekitar. Salah satu dampaknya adalah pohon-pohon yang berada di pinggir sungai akan ditebang.
“Jadi ke depan akses Jalan Mahoni bisa lebih lebar,” katanya.
Kegiatan pelebaran jalan ini akan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah provinsi, termasuk penyediaan anggaran yang direncanakan masuk dalam APBD Perubahan Provinsi NTB 2026. Dinas PUPR Kota Mataram dilibatkan untuk koordinasi sebelum pengerjaan karena lokasi jalan berada di wilayah Kota Mataram.
“Jadi dalam hal ini, kami sifatnya koordinasi dan urung pendapat saja. Setelah jadi, pemeliharaan diserahkan ke kami,” katanya. (HOTTOPIC NETWORK)