Lombok Timur (HOTTOPIC) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat pertumbuhan ekonomi di daerah setempat mencapai 7 persen atau tertinggi di Pulau Lombok hingga pertengahan 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Dr. HM Juaini Taofik, menjelaskan bahwa posisi Lombok Timur berada di bawah Kabupaten Sumbawa Barat untuk skala provinsi, namun menjadi yang tertinggi di Pulau Lombok.
“Untuk Provinsi NTB Sumbawa Barat berada ditingkat pertama karena adanya smelter dan tambang AMMAN mineral. Lombok Timur pertumbuhan ekonomi tertinggi di atas 7 persen,” kata Juaini Taofik usai acara dialog kebangkitan bangsa bersama pemuda di Lombok Timur, Sabtu.
Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur saat ini masih ditopang kuat oleh sektor pertanian. Meski demikian, sektor industri pengolahan makanan mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
“Ini manfaatnya dua. Pertama menunjukkan daya beli masyarakat. Kedua, di sektor industri makanan ini ada pajak pemerintah yang didapatkan 10 persen kalau orang makan di restoran,” katanya.
Juaini juga menyoroti indikator perputaran ekonomi yang terlihat dari ramainya ruang publik seperti kafe dan kedai, baik yang lama maupun yang baru dibuka.
“Artinya apa? Baru 2 bulan buka, tapi suasananya bisa ramai. Ini pilihan rasional warga. Tujuannya healing, diskusi sambil menikmati, tidak mesti jauh-jauh,” katanya.
Mengenai dampak kenaikan kurs dolar akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, pemerintah daerah masih menunggu hasil sensus ekonomi yang dijadwalkan selesai pada Agustus 2026.
“Kalau sementara ini sampai hari ini rasanya belum berdampak. Kenaikan dolar tentu sektor-sektor besar yang merasakannya, misalnya transportasi. Harga tiket pesawat ke Jakarta dulu bisa 1 juta – 1,2 juta, sekarang sudah 1,8 juta sampai 2 jutaan, itu terasa,” ucapnya.
Pemerintah daerah telah menyiapkan strategi ke depan untuk menjadikan Lombok Timur sebagai ruang kehidupan yang nyaman dengan ketahanan pangan yang kuat serta penyediaan ruang hiburan dan edukasi di sekitar masyarakat.
Selain itu, efisiensi birokrasi dan penguatan UMKM menjadi fokus utama, termasuk upaya mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.
“Sendi krisis memang harus kami contohkan dari institusi pemerintah. Di UMKM bagaimana? Mari maksimalkan tempat-tempat atau destinasi yang ada, yang penting tujuannya tercapai,” katanya. (HOTTOPIC NETWORK)