Pemprov NTB Alokasikan Rp32 Miliar dari DBHCHT untuk Bantuan Petani

MATARAM, HOTTOPIC – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran sebesar Rp32 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk membantu para petani di wilayah NTB pada tahun 2026.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menjelaskan bahwa dana tersebut disalurkan dalam bentuk berbagai bantuan nyata, seperti bantuan cangkang, pupuk, sarana produksi, fasilitasi kelembagaan, serta bantuan penunjang lainnya.

“Ini semua diberikan untuk petani,” ujarnya di Mataram, Jumat, 5 Juni 2026.

Menurut Mirza, alokasi dana DBHCHT ini akan didistribusikan secara merata kepada petani di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Alokasi terbesar diberikan untuk Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah sebagai daerah penghasil tembakau.

Mirza menyatakan saat ini pemerintah daerah tengah fokus meningkatkan produksi komoditas pangan, khususnya untuk tanaman padi.

Meski demikian, untuk daerah tertentu seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah, para petani tetap didorong untuk membudidayakan tembakau karena memiliki nilai ekonomis tinggi.

“Nah, untuk daerah-daerah spesifik seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah, kita silakan petani melakukan budi daya tanaman tembakau. Cuma, sekarang banyak petani daerah yang beralih menanam padi,” katanya menjelaskan.

Ia memaparkan, berdasarkan data pada tahun 2024, luas areal tanaman padi di NTB tercatat mencapai 283.000 hektare. Luasan lahan ini kemudian terus bertambah dan pada tahun 2025 menjadi 320.000 hektare.

“Jadi, ada kenaikan signifikan untuk padi. Artinya, menunjukkan pergeseran komoditas,” tutur Mirza.

Menurutnya, tren peralihan komoditas ke tanaman padi ini dipicu oleh harga yang kini jauh lebih kompetitif dan terjamin. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.

“Paling enak sekarang ini padi, karena harga stabil, pembelinya jelas Bulog. Kalaupun di luar Perum Bulog pasti harga belinya lebih tinggi dari HPP, artinya tambah sejahtera petani. Namun untuk tembakau tetap menjadi komoditas strategis kita dan akan kita pertahankan karena nilai ekonominya juga tinggi,” terang Mirza.

Jurnalis: Ant
Editor: Basuki