Jakarta, HOTTOPIC – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (DPD IMM NTB) mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi ini meminta pelaksanaan program tetap dilanjutkan karena dinilai telah memberikan manfaat besar bagi peserta didik dan masyarakat luas.
Ketua Umum DPD IMM NTB Mahmud menyatakan bahwa MBG merupakan program strategis pemerintah yang perlu terus dijalankan. Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
“Program ini sangat strategis karena mencerminkan komitmen negara untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa di masa depan. Karena itu, program ini perlu didukung dan dikawal bersama,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Mahmud menjelaskan bahwa MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi siswa, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka stunting. Selain itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi belajar serta mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas untuk masa depan.
Ia menambahkan bahwa berbagai langkah perbaikan yang telah dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan MBG mendapat respons positif dari para penerima manfaat. DPD IMM NTB menilai jangkauan program tersebut sudah mencakup puluhan juta siswa di berbagai daerah.
Selain dampak pada kesehatan anak, program ini disebut turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Hal ini terjadi melalui peningkatan penyerapan hasil pertanian dan produk pangan lokal yang digunakan dalam penyediaan makanan.
“Berbagai komoditas seperti beras, jagung, kedelai, sayuran, telur, ikan, daging, dan produk pangan lainnya kini memiliki pasar yang lebih jelas melalui Program MBG,” ujarnya.
Dampak ekonomi tersebut juga mulai dirasakan oleh para petani di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat, seperti di Lombok Timur, Sumbawa, Bima, dan Dompu. Para petani mendapatkan kepastian permintaan terhadap hasil panen mereka berkat adanya program ini.
Mahmud juga memberikan catatan terkait persoalan hukum. Ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap individu yang diduga terlibat dalam pelanggaran tertentu tidak semestinya menghentikan jalannya program yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat banyak.
“Pemerintah harus memastikan Program MBG tetap berjalan dengan baik sembari melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memperkuat sistem pengawasan. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi juga dianggap penting agar program tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan ikhtiar negara untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Yang dibutuhkan saat ini bukan penghentian program, melainkan penguatan tata kelola agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat,” ujar Mahmud.
Berdasarkan data penelusuran hingga awal Mei 2026, Program Makan Bergizi Gratis di wilayah NTB telah menjangkau sekitar 1,8 juta penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 1,4 juta peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan yang telah merasakan dampak program ini. (rara-HOTTOPIC)