Tak Terdampak Efisiensi, Pemkot Mataram Komitmen Lanjutkan Program Bus Gratis

MATARAM, HOTTOPIC – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), berkomitmen melanjutkan program bus gratis dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Program tersebut dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sehingga tetap dipertahankan sebagai bagian dari pelayanan publik.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan operasional bus gratis itu digunakan untuk pelajar dan masyarakat umum, saat ini masih berjalan dengan status uji coba dan tidak dipungut biaya alias gratis.

“Hingga saat ini, kami belum melakukan penarikan tarif sejak dicanangkan pada akhir November 2025,” katanya, Kamis (21/5/2026).

Selain mempermudah mobilitas, program bus gratis dengan dua armada berkapasitas masing-masing bus 17 seat (tempat duduk) itu disiapkan untuk mengatasi masalah kemacetan yang kian terasa di sejumlah titik di Kota Mataram, terutama pada jam sibuk.

Penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, masih mendominasi aktivitas harian warga. Kondisi itulah yang mendorong Pemkot untuk menghadirkan sistem transportasi umum yang lebih menarik dan dapat diandalkan.

Layanan bus gratis tersedia enam hari dalam sepekan, mulai Senin hingga Sabtu. Pada Senin–Kamis bus beroperasi dalam dua shift yakni pukul 06.30–10.30 WITA dan pukul 13.00–15.00 WITA. Sedangkan, hari Jumat dan Sabtu hanya tersedia satu shift, yakni pukul 06.30–12.00 WITA.

Adapun rute bus gratis meliputi Sangkareang, Jalan Gajah Mada, Kampus Muhammadiyah,Pasar Pagesangan, Kekalik, Mall Epicentrum, Kampus AMM, Kampus UIN, Islamic Center, Teras Udayana, hingga eks Bandara Selaparang.

Rute itu dipilih karena menghubungkan kawasan pendidikan, pusat perbelanjaan, ruang publik, dan area perkantoran yang menjadi pusat aktivitas masyarakat di Kota Mataram.

Untuk memudahkan layanan bus gratis tersebut, Dishub menyediakan sistem pemantauan posisi bus melalui pemindaian barcode yang ditempatkan di beberapa lokasi strategis.

“Dengan pemindaian barcode itu, masyarakat dapat mengetahui perkiraan waktu tiba bus pada titik yang ditetapkan tanpa harus menunggu lama,” ujar Zulkarwin.

Berdasarkan hasil evaluasi selama uji coba bus gratis, lanjutnya, sejauh ini animo dan respons masyarakat Kota Mataram dinilai sangat positif.

Bus tersebut selalu ramai diisi oleh para pelajar yang berangkat secara rombongan, serta ibu-ibu yang ingin pergi ke pasar maupun menghadiri acara pengajian.

Menanggapi kekhawatiran mengenai tidak adanya pemasukan daerah untuk menutupi biaya operasional untuk bahan bakar minyak (BBM), Zulkarwin menegaskan program ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melayani masyarakat.

Karena itu, program tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Wali Kota dan Sekretaris Daerah (Sekda) Mataram. “Ini kan bentuk pelayanan publik. Jadi Pak Wali melalui Pak Sekda juga mempertahankan pelayanan publik ini sehingga tidak kena efisiensi,” katanya.

Untuk biaya operasional dua unit bus, Dishub memperkirakan kebutuhan anggaran BBM mencapai Rp100 juta hingga Rp150 juta per tahun. Sedangkan penggajian sopir dikelola melalui skema Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK).

“Untuk angka pasti BBM akan saya cek kembali,” ucap Zulkarwin.

Jurnalis: Ant
Editor: Basuki