MATARAM, HOTTOPIC – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Radiogram yang menugaskan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat Nurul Adha untuk melaksanakan tugas-tugas Bupati.
Penugasan tersebut dilakukan setelah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal secara resmi menyerahkan Radiogram Menteri Dalam Negeri dan Surat Gubernur NTB kepada Nurul Adha, Rabu (22/7/2026), sebagai dasar pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat.
Gubernur Iqbal mengatakan, langkah tersebut untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta agenda-agenda strategis Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan tanpa terjadi kekosongan kepemimpinan.
“Kami bersama Wakil Gubernur menyerahkan Radiogram Menteri Dalam Negeri yang meminta Ibu Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas bupati untuk menghindari kekosongan pemerintahan. Bersamaan dengan itu kami juga menyerahkan Surat Gubernur sebagai pedoman agar seluruh roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Iqbal.
Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Tersangka Kasus Suap dan Konflik Kepentingan
Gubernur menjelaskan bahwa penugasan tersebut berlaku sampai adanya arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat yang akan disampaikan melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Iqbal juga menegaskan bahwa penyerahan radiogram tersebut bukan merupakan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati tetap menjabat sebagai Wakil Bupati, namun diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan.
“Tetap Wakil Bupati, tetapi melaksanakan tugas-tugas dan wewenang bupati, sesuai perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” tegasnya.
Iqbal menambahkan, selama menjalankan penugasan tersebut Wakil Bupati Nurul Adha memiliki kewenangan mengambil keputusan terhadap berbagai kebijakan yang bersifat penting dan mendesak.
Apabila terdapat persoalan yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut, Pemprov NTB siap memberikan pendampingan melalui mekanisme konsultasi.
“Kalau ada hal-hal yang membuat beliau ragu, beliau akan berkonsultasi dengan saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di provinsi,” ujarnya.
Baca juga: KPK Ungkap Bupati Lombok Barat Terima Rp12,4 Miliar, dari Alphard hingga Sapi Kurban
Sementara itu, Nurul Adha menyatakan komitmen menjalankan penugasan tersebut demi menjaga kesinambungan pemerintahan dan memenuhi amanah masyarakat Lombok Barat.
“Kami menerima amanah ini bersama ketika dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Hari ini saya melaksanakan tugas-tugas bupati, tetapi tetap sebagai Wakil Bupati. Insyaallah amanah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Nurul Adha memastikan seluruh aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. Ia akan segera mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah, Penjabat Sekretaris Daerah, serta para asisten guna memperkuat koordinasi, menjaga soliditas birokrasi, dan memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
Menurutnya, situasi yang sedang dihadapi harus menjadi momentum memperkuat solidaritas birokrasi, memulihkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan seluruh aparatur tetap bekerja secara profesional dan berintegritas.
Jurnalis: Ichan
Editor: Basuki