LOMBOK BARAT, HOTTOPIC – Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Desa Matang Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
Penghargaan tersebut diberikan dalam agenda Sinergi Nasional Akselerasi Kematangan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Desa yang berlangsung di Lobby Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Desa Lembuak terpilih sebagai satu dari 12 desa di Indonesia yang dinilai berhasil mengimplementasikan tata kelola pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.
Capaian ini sekaligus menempatkan Desa Lembuak sebagai representasi tunggal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berhasil meraih predikat tersebut di tingkat nasional.
Kepala Desa Lembuak, Syamsir Kadarisman, menyampaikan rasa bangga atas apresiasi yang diberikan oleh LKPP RI. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi solid antara perangkat desa, Tenaga Pendamping Profesional (TPP), serta dukungan penuh dari pemerintah daerah.
“Penghargaan ini diraih berkat kolaborasi solid dalam menyusun dokumen administratif yang diperlukan untuk instrumen pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang/jasa desa. Kami berharap sinergi ini terus dipertahankan agar Desa Lembuak mampu menjadi role model bagi desa-desa lain di NTB dalam menjalankan pembangunan yang berprinsip pada keadilan dan akuntabilitas,” ujar Syamsir.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Barat, H. Mahnan, S.STP., M.H., yang turut mendampingi penerimaan penghargaan, menegaskan bahwa capaian ini menjadi standar baru bagi tata kelola keuangan desa.
Pihaknya kini tengah merumuskan formulasi taktis untuk mereplikasi keberhasilan Desa Lembuak ke desa-desa lainnya di wilayah Lombok Barat.
“Kehadiran kami di sini juga untuk melakukan sinkronisasi persepsi dan penandatanganan komitmen bersama terkait replikasi pengukuran tingkat kematangan PBJ. Kami ingin Desa Lembuak menjadi pelopor tata kelola yang transparan, efektif, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Mahnan.
Pencapaian level Defined yang diraih Desa Lembuak menunjukkan kemampuan desa dalam melakukan standarisasi proses pengadaan.
Ke depan, pemerintah desa berkomitmen untuk terus meningkatkan maturitas PBJ menuju level Managed dan Optimized guna memastikan setiap tahapan pengadaan memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal.
Rangkaian kegiatan di Jakarta tersebut turut dihadiri oleh Kepala LKPP RI Sarah Sadiqa, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.
Acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen rencana aksi replikasi kematangan PBJ oleh para kepala dinas terkait dari 12 kabupaten penerima penghargaan.
Penulis : Irfan Risa / Jurnalis – Lokasi : (Desa Lembuak, Lombok Barat)