Mataram, HOTTOPIC – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah memperkuat penyusunan kebijakan berbasis data dan bukti ilmiah sebagai langkah strategis dalam menghadapi ancaman kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, dalam lokakarya penulisan risalah kebijakan di Mataram menegaskan bahwa kebijakan publik kini tidak lagi bisa disusun berdasarkan asumsi atau kebiasaan semata, melainkan harus bertumpu pada data valid dan analisis mendalam.
“Risalah kebijakan menjadi sangat penting untuk menjelaskan persoalan secara ringkas, mengapa persoalan itu penting, serta alternatif kebijakan yang dapat ditempuh,” ujar Abul Chair, Selasa (28/7/2026).
Abul menambahkan bahwa setiap persoalan pembangunan memiliki akar masalah yang berbeda. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan harus didasarkan pada analisis akar masalah (root cause analysis) agar solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan.
Ia mencatat bahwa kenaikan muka air laut kini semakin dirasakan oleh wilayah pesisir NTB. Data menunjukkan laju kenaikan mencapai 3,5 milimeter per tahun di Lombok Utara dan 6,5 milimeter per tahun di Lombok bagian selatan, sementara rata-rata nasional berada di angka 8 hingga 12 milimeter per tahun.
Pemerintah daerah memandang tata kelola pemerintahan berbasis data, koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan, serta perencanaan pembangunan yang adaptif sebagai kebutuhan mendesak, mengingat peran krusial pemerintah daerah sebagai garda terdepan menghadapi dampak perubahan iklim.
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Noudy Tandean, menekankan bahwa penguatan kebijakan berbasis bukti adalah kunci menghadapi kompleksitas dampak perubahan iklim.
“Kita harus menjaga kawasan-kawasan strategis yang menjadi kebanggaan NTB, seperti Senggigi, Gili Trawangan, Gili Meno, dan berbagai destinasi pesisir lainnya agar tetap tangguh menghadapi dampak perubahan iklim,” ungkap Noudy.
Noudy menambahkan, BSKDN saat ini tengah mengembangkan Policy Hub, yakni platform yang mengintegrasikan data dan rekomendasi kebijakan dari pusat hingga daerah guna mempercepat pengambilan keputusan.
Kepala Program SKALA NTB, Anja Kusuma, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen terus memperkuat kapasitas analis kebijakan agar Pemerintah Provinsi NTB mampu menghasilkan rekomendasi berkualitas yang responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.
Pewarta: Ichan
Editor: Rara