Mataram, HOTTOPIC – Komisi V DPR RI memastikan proses pembangunan kembali Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terbakar saat aksi massa pada Agustus 2025 akan dimulai pada tahun anggaran 2027 menggunakan dana APBN. Kepastian ini disampaikan setelah rombongan Komisi V DPR RI melakukan peninjauan langsung ke lokasi gedung di Mataram.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengambil alih seluruh beban pembangunan gedung DPRD maupun gedung pemerintah lainnya yang mengalami kerusakan akibat aksi massa pada Agustus 2025 lalu.
“Kami datang ke sini (NTB) untuk memastikan seluruh proses ini berjalan sehingga gedung ini bisa di bangun dengan cepat karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan DPRD NTB,” ujar Lasarus pada Rabu (22/72026).
Lasarus menjelaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan langkah strategis agar proyek ini segera terealisasi. Selain master plan yang telah ditentukan, desain bangunan juga tengah difinalisasi agar usulan anggaran dapat segera disetujui.
“Begitu desainnya selesai, nanti kita minta segera diusulkan anggarannya untuk segera disetujui oleh komisi. Kami atensi khususnya makanya kami datang ke sini (NTB), kita pastikan pembangunan dilakukan secepatnya,” kata Lasarus.
Guna memastikan pengerjaan tepat waktu, pihak DPR telah memberikan instruksi kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan lelang dini. Langkah ini ditempuh agar kontrak kerja dapat segera diteken saat anggaran tersedia, dengan target durasi pembangunan selama sebelas bulan.
“Jadi, sudah diperintahkan untuk dilelang dini aja dulu supaya begitu anggaran ada langsung kontrak, on going pembangunan dan cepat selesai dalam waktu sebelas bulan, mudah-mudahan,” terangnya.
Terkait konsep arsitektur, Lasarus mengungkapkan bahwa pihak legislatif NTB telah memilih desain nomor dua yang mengusung filosofi lumbung khas daerah NTB. Desain tersebut menjadi acuan utama dalam finalisasi dokumen konstruksi.
“Tadi sudah diputuskan dipilih gambar nomor dua oleh Ibu Ketua DPRD NTB, segera desainnya diselesaikan, sehingga duitnya kita upayakan, langsung kontrak karena bisa juga lelang dini,” ujar Lasarus.
Mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan, Lasarus memastikan komitmen pendanaan sudah tersedia. Namun, nilai nominal pastinya masih menunggu perhitungan final berdasarkan desain teknis yang sedang diselesaikan.
“Anggaran sudah ada, karena sudah jadi komitmen. Tapi berapa pastinya harus dihitung dulu. Karena kita tidak bisa hitung kalau desainnya juga belum selesai. Intinya desain ada, uangnya ada, sudah begitu cukup ya,” katanya.
Sebagai kesimpulan, percepatan pembangunan gedung ini merupakan prioritas pusat demi memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat di NTB, dengan mengandalkan dukungan penuh APBN serta efisiensi melalui sistem lelang dini.
Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menyambut baik langkah pemerintah pusat yang menanggung seluruh biaya pembangunan kembali kantor legislatif tersebut.
“Ya, ini kabar gembira, kalau semua kebutuhan akan disiapkan dan segera lelang awal,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa durasi pengerjaan selama sebelas bulan yang dicanangkan pemerintah pusat dinilai sangat memadai. Pihaknya berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan berarti.
Pewarta: Ichan
Editor: Saiful Muhlis